Ngaco, Ketua DPR Usul Pilkada Dihapus dan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Jakarta, MERDEKANEWS - Aneh dan lucu. Begitulah sindiran yang pas buat Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Politisi Golkar ini berharap agar pilkada dihapus.

Bamsoet mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung, tapi dipilih oleh DPRD. Alasannya, untuk menekan potensi perpecahan bangsa dan politik uang.

Dia mengaku mendapat laporan maraknya politik uang dan transaksional di Pilkada. Praktik itu berjalan mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi.

Selain itu, ujar Bamsoet, Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 diperkirakan masih akan diwarnai oleh isu politik identitas.

Menurut mantan ketua Komisi III DPR itu, saat ini mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama.

Pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah, menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan. Menurut dia, hal itu juga merusak kerukunan antarumat beragama.

"Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang dipakai antara lain dengan menggunakan isu dukun santet, dimana banyak korban yang jatuh," ujar Bamsoet kepada wartawan, Kamis, 1 Maret 2018.

Dia juga berharap, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu.

Pemilu harus dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi, ujarnya. Dengan cara itu pemilu akan berjalan secara demokratis dan mencerdaskan bangsa.

“Sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi ke depannya,” kata Ketua DPR ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya menyebut ramainya agenda politik di tahun ini, terutama Pilkada serentak 2018, berpotensi mendongkrak kinerja pertumbuhan ekonomi.

Menurut Bambang, kegiatan pilkada pada 171 daerah akan mendorong konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT). Pada kuartal III tahun lalu, LNPRT tumbuh sebesar 6,01 persen dan mencatatkan pertumbuhan terbesar dari sisi pengeluaran, setelah ekspor dan impor.

Adapun pertumbuhan LNPRT menurut dia, akan berasal dari peningkatan belanja partai politik yang meningkat dan belanja pemerintah yang juga meningkat.

  (Ira Safitri)