
Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menilai kabar dirinya mengkudeta Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kursi kepemimpinan PKB merupakan isu yang selalu didaur ulang setiap lima tahunan sekali atau menjelang pemilu/pilpres.
"Itu masa lalu yang setiap lima tahun pasti muncul," kata Cak Imin, sapaan akrabnya di Sekretariat PB PMII, Jakarta, Rabu (06/09).
Adapun isu mengkudeta Gus Dur dari PKB muncul usai deklarasi Anies Baswedan-Cak Imin untuk Pilpres 2024 pada pekan lalu. Lini masa media sosial turut diramaikan oleh isu Cak Imin mengkudeta Gus Dur.
Ia pun sudah sering menanggapi perihal kudeta terhadap Gus Dur. Meski begitu, seperti dilansir antaranews, Cak Imin enggan mengomentari lebih lanjut. "Saya sudah jawab bolak-balik masa lima tahunan diulang lagi," ucapnya.
Untuk diketahui, internal PKB memanas pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh Gus Dur yang saat itu menjabat Ketua Dewan Syuro PKB memecat Cak Imin dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB.
Cak Imin dianggap tak loyal dengan Gus Dur, sering bermanuver sendiri dan dinilai bakal menyingkirkan paman-nya tersebut. Cak Imin dituding telah menggalang kekuatan untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) guna menggeser Gus Dur.
Keputusan pemecatan Cak Imin dari Ketua Umum PKB kala itu sudah dilakukan melalui rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB.
Cak Imin tak terima dengan pemecatan ini. Ia menggelar MLB di Hotel Mercure Ancol sehari setelah MLB kubu Gus Dur yang digelar 30 April-1 Mei 2008 di Parung, Bogor.
Masing-masing menggelar MLB dengan versinya sendiri. Kubu Cak Imin menetapkan Cak Imin sebagai Ketua Umum dan Sekjen Lukman Edy menggantikan Putri Gus Dur Yenny Wahid. Posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro juga digeser, digantikan oleh KH Aziz Mansyur.
Konflik kedua MLB itu berujung di meja hijau. Mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga ke Mahkamah Agung. Akhirnya, kepengurusan Cak Imin yang dianggap sah.
-
Menko Cak Imin Tak Setuju Wacana Libur Sekolah Sebulan Penuh: Puasa Jangan Jadi Halangan Beraktivitas agar puasa tidak dijadikan sebagai halangan untuk melakukan aktivitas
-
Menko Pemmas, Cak Imin Jamin PPN 12 Persen Tidak Sasar Pelaku UMKM Cak Imin menegaskan bahwa PPN 12 persen hanya akan berlaku pada sektor-sektor barang mewah
-
No Viral No Justice, Yenny Wahid Bicara Ketimpangan Sistem Keadilan untuk Kalangan Bawah banyaknya ketimpangan dari sistem keadilan yang diberikan oleh penegak hukum di Indonesia bagi masyarakat kalangan bawah
-
Yenny Wahid: Gus Dur Ruang Perjumpaan untuk Semua Kalangan, Apapun Etnis dan Agamanya Gus Dur itu ruang perjumpaan untuk kalangan masyarakat, apa pun latar belakang agamanya, apa pun latar belakang etnisnya
-
Beda Pilihan Hal Wajar, Politikus PKB Sebut Pembacokan di Sampang Melukai Demokrasi perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh berujung pada permusuhan atau kekerasan