Jakarta, MERDEKANEWS - Koalisi Ahok-Djarot pecah kongsi. Hal itu terbukti dari hak interpelasi yang diajukan PDIP tapi tidak didukung 100 persen oleh Hanura.
Bisa dipastikan hak interpelasi bakal gembos. Fraksi Partai hanura di DPRD DKI Jakarta hingga kini belum memikirkan soal hak interplasi yang ditujukan kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno.
Karena, Hanura masih sibuk dengan urusan partainya. Ada kesan, Hanura mulai mundur pelan-pelan.
"Belum mengikuti karena masih sibuk dengan urus kepartaian," kata Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Mohammad "Ongen" Sangaji di Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Ongen mengaku, pihaknya masih sibuk dengan masalah yang ada di partai bentukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.
"Belum (menentukan sikap) karena belum tahu juga soal itu. Apalagi beberapa hari ini sibuk dengan urusan partai," ungkapnya.
Sikap interpelasi di Fraksi Hanura kata Ongen dirinya harus konsultasi ke DPP. Karena, tidak bisa fraksinya mengambil keputusan sendiri tanpa ada koordinasi dengan DPP.
Sekadar diketahui, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berencana membuat hak interpelasi yang ditujukan kepada Anies-Sandi. Gembong menilai selama 100 hari keduanya menjabat, Jakarta semakin semrawut.
Gubernur DKI Anies Baswedan enggan menanggapi adanya rencana hak interpelasi yang bakal diajukan oleh fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta.
"Nggak ada komentar, kami kerjakan ini adalah untuk warga Jakarta dan kita ingin agar Jakarta itu dirasakan sebagai milik semua warga, bukan sebagian," kata Anies, Jumat (26/1/2018).
Mantan Mendikbud itu menambahkan, apa yang dilakukan merujuk pada semua peraturan yang ada. "Baik peraturan perundangan, maupun peraturan daerah kita tentunya," katanya.
Anies mengatakan, Pemprov DKI ingin jangan sampai warga Jakarta tidak mendapat kesempatan yang sama. Menurut Anies, mereka yang memikirkan orang kebanyakan harusnya malah mendukung. "Tapi kita lihat saja," tuturnya.
(Sam Hamdan)
-
Sah Jadi Presiden, Prabowo: Mas Anies Senyuman Anda Berat Sekali Kita semua lelah, dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi anda. Saya tahu senyuman anda berat sekali itu
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah
-
Jangan Pasang Ekspektasi Terlalu Tinggi, MK Diyakini Tidak Berani Diskualifikasi Gibran MK tidak akan berani mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar yang meminta diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka
-
Surat ke Jokowi Bocor di Medsos, Surat Ketua DPRD Aneh, HMI Minta DPRD Sulbar Tegakkan Prinsip Kolektif Kolegial Harusnya ketua DPRD lebih objektif dan profesional dalam memberikan kritikan. Jika memang ingin memberikan kritikan