Peretasan Akun YouTube DPR RI Terkait Keamanan Siber

Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menyebut peretasan terhadap akun YouTube DPR RI berkaitan dengan keamanan siber.

"Ya, penyebabnya sampai saat ini, ini 'kan masih terus ditelusuri. Ya. keamanan sibernya mesti diperbaiki, ditingkatkan," kata Budi Arie kepada wartawan di Media Center KTT Ke-43 ASEAN, Jakarta, Rabu (06/09).

Menkominfo Budi Arie tidak menyebut ada kelemahan dalam keamanan akun YouTube DPR RI. Dia hanya mengimbau semua pihak untuk menjaga keamanan siber akun media sosialnya.

"Kalau kita kena penyakit sekarang, saya tanya tubuh kita lemah atau kuat, ya, 'kan. Berarti antibodi kita kurang. Makanya, perbanyak antibodi," imbaunya.

Sementara Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri tengah menyelidiki pelaku peretasan terhadap akun YouTube milik DPR yang menampilkan situs judi online. Tak hanya tim siber polisi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara juga akan mengusut peretasan ini.

"Kami sampaikan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut, beserta stakeholder siber, dalam hal ini dari BSSN dan juga dari Kominfo," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Rabu (06/09).

Ramadhan mengatakan saat ini akun yang diretas sudah bisa diambil alih. Saat ini, kata dia, akun tersebut masuk tahap pemulihan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membenarkan bahwa akun YouTube DPR RI terindikasi diretas oleh pihak lain sehingga mengunggah konten video judi daring atau online.

"Untuk sementara, terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online," kata Indra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Indra mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah untuk menghubungi pihak Google Indonesia guna memulihkan akun YouTube DPR RI tersebut.