Jakarta, MERDEKANEWS -- Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati Subsidi Listrik Rp73,24 triliun untuk Asumsi Makro RAPBN 2024. Kesepakatan tersebut tertuang dalam kesimpulan Raker hari ini, Kamis (31/8).
"Pemerintah mengusulkan besaran Subsidi Listrik pada RAPBN 2024 sebesar Rp73,24 triliun dengan asumsi ICP USD80/barel dan nilai tukar sebesar Rp15.000/USD," ujar Arifin di Jakarta.
Subsidi listrik yang diberikan negara tersebut hanya diperuntukan untuk golangan tertentu saja misalnya rumah tangga miskin, rentan dan untuk mendorong transisi energi.
"Kebijakan Subsidi Listrik Tahun 2024, yaitu memberikan Subsidi Listrik kepada golongan yang berhak, subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan dan mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan," tegasnya.
Subsidi listrik adalah bentuk bantuan dari pemerintah untuk masyarakat agar bisa membayar tarif listrik lebih murah dari tarif kehidupan ekonominya. Berdasarkan situs PT PLN Persero, pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan listrik yang bisa dijangkau oleh segala kalangan masyarakat Indonesia.
Dan yang akan mendapatkan subsidi adalah golongan masyarakat yang memiliki tarif pelanggan rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA masyarakat prasejahtera yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, maka golongan pelanggan lainnya tak mendapatkan subsidi listrik. (Viozzy)
-
Temui Perdana Menteri Qatar, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan hingga Situasi Gaza Dalam pertemuan ini dibahas mengenai kerja sama bilateral kedua negara yang telah terjalin, serta upaya untuk mendukung dan mengembangkannya di berbagai bidang termasuk dalam kerja sama pertahanan
-
Konferensi Pers Kementerian ESDM Soal Penambangan Ilegal Bijih Emas di Kabupaten Ketapang Kerugian negara akibat kegiatan tambang illegal ini masih dalam penghitungan dari lembaga terkait yang mempunyai kompetensi untuk menghitung kerugian negara
-
Wamen BUMN: Investasi Emas Naik Daun, RI Bakal Produksi Emas Batangan 50 Ton per Tahun Produksi emas batangan bisa dilakukan setelah smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik beroperasi yang ditargetkan mulai produksi pada Mei 2024.
-
Bertemu Wakil Perdana Menteri Belanda, Menko Airlangga Angkat Potensi Kerja Sama Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa Belanda berkomitmen untuk terus mendukung upaya dan langkah-langkah Indonesia dalam proses keanggotaan OECD. Kami juga dapat berbagi pengalaman dan best practices dalam melakukan reformasi struktural domestik
-
Kementerian PANRB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi Formasi CASN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap