merdekanews.co
Sabtu, 05 Agustus 2023 - 15:39 WIB

Dukung Sektor Kelautan dan Perikanan, Kemendagri Ingin DIY Rancang Program Kegiatan

Doddi - merdekanews.co
Kasubdit Kelautan dan Perikanan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Tantri Lisdiawati saat menghadiri rapat koordinasi di Kantor Dinas Kelautan Pemerintah Daerah DIY.

Yogyakarta, MERDEKANEWS- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, memberikan apresiasi ke Provinsi DIY, karena telah menyusun dokumen perencanaan daerah dan mengakomodir arah kebijakan spasial dalam dokumen perencanaan.

Apresiasi tersebut diungkapkan oleh Kasubdit Kelautan dan Perikanan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Tantri Lisdiawati saat menghadiri rapat koordinasi di Kantor Dinas Kelautan Pemerintah Daerah DIY.

“Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah DIY yang telah menyampaikan laporan triwulan I DAK Tahun 2023 kepada Ditjen Bina Bangda," katanya, Kamis, (4/07/2023).

Pada kesempatan ini, Tantri menyampaikan bahwa, rapat ini diselenggarakan dalam rangka mendukung sinkronisasi materi teknis perairan pesisir (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, sinkronisasi program kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, serta progres pelaksanaan DAK Tahun 2023 urusan kelautan dan perikanan.

Diharapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan dapat merencanakan dan menganggarkan program kegiatan sesuai dengan Renja (Rencana Kerja) yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Fitrianto Noorcahyo menambahkan, saat ini wilayahnya sedang dalam tahap pengintegrasian RTRW Provinsi ke dalam RZWP-3-K. 

Pada saat yang sama, DIY juga sedang melaksanakan pembahasan di DPRD untuk menyusun persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi. 

"Penetapan Perda RTRW Provinsi ditargetkan paling lambat tanggal 6 September 2023” ujar Fitrianto. 

Fitrianto juga menginformasikan bahwa, Provinsi DIY telah menginisiasi kampung nelayan maju. 

"Ada di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, serta kampung budidaya lele di Kabupaten Bantul dan nila di Kabupaten Sleman," ungkapnya.

Untuk diketahui, Rakor ini mengundang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappeda DIY, serta dinas di Kabupaten Sleman dan Bantul selaku penerima alokasi DAK urusan kelautan dan perikanan di Provinsi DIY. (Doddi)






  • Slepet Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.


  • Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.


  • Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta