Banyak Plt Tak Bernyali, PilkadaSerentak Rawan Kebakaran Hutan

Jakarta, MERDEKANEWS - Pilkada serentak di 171 daerah bakal berdampak pada stabilitas di daerah. Sebab, para Plt kepala daerah tak bernyali mengambil keputusan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, memprediksi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun politik atau saat Pilkada 2018 akan meningkat.

Daerah yang rawan tercatat berada di pinggiran dan perbatasan seperti kawasan Riau dan Kalimantan.

"Tahun ini ancaman kebakaran hutan dan lahan akan meningkat karena 171 pilkada serentak akan digelar," kata Sutopo di kantor BNPB, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Pernyataan Sutopo tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, pada Pilkada 2015 yang digelar di 269 daerah juga terjadi kebakaran hutan dan lahan yang hebat.

"Saat itu kebakaran hutan meluas, apalagi saat itu terjadi El Nino," kata Sutopo.

Alasannya, kata dia, pejabat yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk menjadi penjabat sementara selama pilkada tak berani mengambil keputusan dengan cepat, misalnya langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Biasanya pelaksana tugas (plt) gubernur, bupati/wali kota tak berani cepat untuk melakukan langkah-langkah penanganan. Ini pasti akan berpengaruh," ujar Sutopo.

Apalagi, kata dia, hutan dan lahan yang kebakaran tersebut merupakan daerah perbatasan yang biasanya lemah pengawasan.

"Biasanya daerah-daerah yang dibakar adalah daerah perbatasan, baik perbatasan provinsi/kabupaten/kota karena daerah perbatasan lemah pengawasannya," ucap Sutopo.

Untuk itu, tahun ini, BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna menginstruksikan kepala daerah tak ragu-ragu menangani kasus kebakaran hutan yang terjadi.

"Belajar pengalaman kita koordinasi dengan Kemendagri, agar plt kepala daerah tidak ragu-ragu. Pengalaman penangan karhtula 2016 akan kita gelar di seluruh Indonesia," kata dia.

  (Ira Safitri)