Jakarta, MERDEKANEWS -- Indonesia saat ini berada dalam proses aksesi keanggotaan dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan berpotensi menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota OECD.
Dukungan positif untuk bergabungnya Indonesia juga diberikan oleh pihak OECD, mengingat peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum global dan kinerja perekonomian Indonesia yang baik.
Sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut tentunya harus selaras dengan rencana Pemerintah untuk masuk menjadi anggota OECD. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika mewakili Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Kamis (3/08).
Lebih lanjut, OECD sendiri memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidup negara anggotanya melalui promosi ekonomi dan pengembangan sumber daya.
“Tentunya untuk masuk menjadi OECD ada roadmap-nya. Pengalaman terakhir, di Asia hanya dua negara, Jepang dan Korea. Oleh karena itu, standar pelayanan publik yang levelnya lebih tinggi menjadi prasyarat agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2030,” ungkap Menko Airlangga.
Selanjutnya Menko Airlangga mengatakan bahwa calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders dan memegang jabatan kritikal yang akan menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam Visi Indonesia Maju 2045.
“Oleh karena itu ASN harus bisa betul-betul mendorong agar pendapatan kita bisa meningkat. Untuk itu kita tidak bisa menggunakan cara lama dan biasa. Perlu terobosan, adaptasi, dan inovasi. Terutama dalam perekrutan dan pengembangan kompetensi ASN,” tegas Menko Airlangga.
Dalam sesi doorstop, Menko Airlangga menyampaikan kepada awak media bahwa Indonesia dalam anggota OECD menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengikuti roadmap tentang bagaimana dari pendapatan per kapita saat ini bisa sejajar dengan negara-negara anggota OECD lain.
“Banyak standar di K/L yang ditingkatkan, dan tentunya ASN harus siap,” pungkas Menko Airlangga. (Viozzy)
-
Kemenag Uji Publik Data Tenaga Non ASN untuk Seleksi CASN, Ini Tautannya Masyarakat dapat mengakses dan mengecek data serta memberikan tanggapannya dengan mengakses tautan https://pdm-nonasn.kemenag.go.id/uji-publik
-
Bertemu Wakil Perdana Menteri Belanda, Menko Airlangga Angkat Potensi Kerja Sama Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa Belanda berkomitmen untuk terus mendukung upaya dan langkah-langkah Indonesia dalam proses keanggotaan OECD. Kami juga dapat berbagi pengalaman dan best practices dalam melakukan reformasi struktural domestik
-
Menko Airlangga Apresiasi Dukungan Keketuaan Jepang dalam Proses Aksesi OECD Indonesia Menko Airlangga menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
-
Sambangi Bloomberg TV, Menko Airlangga Sampaikan Sukses Indonesia Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Stabilitas Politik, dan Lanjutkan Upaya Transisi Energi Bloomberg New Energy Finance (Bloomberg NEF) menilai Indonesia mampu meningkatkan daya tariknya untuk menarik investasi pada ekosistem rantai pasok baterai listrik
-
Menko Airlangga Minta Mendag Inggris Sertifikasi Berkelanjutan Palm Oil Sesuai Praktik Terbaik dan Aturan Uji Tuntas Harus Berkeadilan Peraturan Uji Tuntas tidak boleh menciptakan distorsi perdagangan atau diskriminatif dalam hal cakupan produk dan perlakuan nasional