Jakarta, MERDEKANEWS – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi dan terus mendorong kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam memangkas proses bisnis layanan kepegawaian menjadi lebih simpel dan efisien.
Sejak beragam pemangkasan proses bisnis ini dijalankan mulai Januari 2023 hingga saat ini, tercatat ratusan ribu ASN telah merasakan manfaat dan dampak dari pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang dijalankan BKN.
“Selamat ulang tahun, BKN. BKN telah menunjukkan progresivitas yang baik dalam melakukan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian. Mulai dari layanan pindah instansi, kenaikan pangkat, pensiun, penetapan NIP, dan sebagainya,” ujar Anas seusai tasyakuran 75 tahun BKN, Selasa (25/6/2023).
Anas mengatakan, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian dikoordinasikan Kementerian PANRB kepada BKN sejak akhir tahun 2022, dan mulai diimplementasikan pada awal 2023.
“Ini sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi untuk terus menyederhanakan layanan di birokrasi kita. Kalau terkait layanan kepegawaian, ini ibarat customer internal. Bagaimana kita bisa melayani customer external alias publik dengan baik kalau di dalam saja kita mau mengurus administrasi kepegawaian saja masih ribet,” papar Anas.
Oleh karena itu, pemangkasan layanan kepegawaian didorong di BKN. Di antaranya proses bisnis layanan pensiun dari semula 5 tahapan yang harus dilalui PNS menjadi hanya 2 tahapan. Layanan kenaikan pangkat yang semula 8-14 tahapan dipangkas menjadi 2 tahap saja. Adapun layanan pindah instansi yang semula 11 tahap diringkas menjadi 2 tahap saja. Juga ada layanan perbaikan dan penetapan NIP yang dilakukan dengan 2 tahap saja dari sebelumnya 11 tahap.
“Tadi saya minta ke BKN agar kalau bisa diringkas lagi. Sehingga yang sekarang sudah cukup ringkas menjadi semakin ringkas. Kuncinya adalah semakin terdigitalisasi,” papar Anas.
Berdasarkan data BKN, total telah terdapat 508.544 ASN yang merasakan manfaat pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian. Di antaranya kecepatan layanan pensiun dirasakan 24.323 orang, penetapan NIP 124.268 orang, pindah instansi 3.718 orang, dan kenaikan pangkat 356.235 orang.
Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, BKN kini terus meningkatkan kualitas layanan kepegawaian. “Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian terus kita jalankan. Sebagian besar ASN yang mengurus layanan sudah merasakan manfaatnya. Bila misal ada yang terkendala, bisa dipastikan karena mungkin ada data mereka yang belum lengkap,” ujar Haryomo.
Haryomo menambahkan, berkaitan pelayanan kepegawaian, BKN telah menerbitkan 898.000 pertimbangan teknis untuk berbagai urusan kepegawaian.
“Jadi kita sebenarnya telah terbitkan 898.000 pertimbangan teknis, tetapi instansi pemerintah asalnya belum menerbitkan SK ke pegawainya. Yang sudah dapat SK sekitar 508.000. Jadi kita harap instansi masing-masing pegawai segera menerbitkan SK sesuai apa yang diurus pegawainya. Jadi progresivitas di BKN memang juga harus diiringi percepatan penerbitan SK di masing-masing instansi sebagai pejabat pembina kepegawaiannya,” ujar Haryomo. (Viozzy)
-
Kemenag Uji Publik Data Tenaga Non ASN untuk Seleksi CASN, Ini Tautannya Masyarakat dapat mengakses dan mengecek data serta memberikan tanggapannya dengan mengakses tautan https://pdm-nonasn.kemenag.go.id/uji-publik
-
Kementerian PANRB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi Formasi CASN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap
-
Tahun 2024, BKN Tidak Melakukan Pendataan Ulang Non-ASN Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data Non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Selanjutnya, BKN tidak melakukan pendataan Tenaga Non-ASN tahun 2024
-
Ketua KPU RI Dilaporkan ke DKPP, Hasyim Asyari Umbar Rayuan Gombal Hingga Diduga Lakukan Tindak Asusila Hasyim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dugaan tindakan asusila terhadap panitia penyelenggara luar negeri (PPLN)
-
Kemenhub Usulkan 18.017 Formasi ASN Tahun 2024 1.391 untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 16.626 untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)