Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Penanganan Jalan Daerah di Kabupaten Sragen
Sragen, MERDEKANEWS -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meninjau penanganan jalan daerah ruas Surakarta - Geyer - Purwodadi, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Minggu (23/07).
Ruas ini merupakan jalan logistik dengan status jalan provinsi yang ditangani Kementerian PUPR sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Presiden Jokowi mengatakan ruas Surakarta-Geyer-Purwodadi masuk kategori rusak berat yang harus segera ditangani oleh Kementerian PUPR.
“Khusus untuk jalan ini, memang dari kecil saya setiap hari lewat sini, tidak pernah beres. Tetapi kalau konstruksinya seperti sekarang, memang dua kali lebih mahal, tapi pemakaian bisa lebih dari 10 tahun. (Jadi) Kita berhitung untuk jangka panjang, lebih murah. Kalau jangka pendek memang lebih mahal,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menambahkan, Inpres Jalan Daerah merupakan instrumen fiskal yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan kondisi jalan daerah, seperti jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota secara nasional.
“Kita ingin mempercepat penanganan jalan-jalan daerah yang rusak, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota di seluruh tanah air. Kita Anggarkan untuk tahap I Rp7,4 triliun dan Tahap II sekitar Rp 7,2 triliun lebih untuk tahun 2023 ini,” ucapnya.
Menteri Basuki mengatakan untuk penanganan jalan daerah melalui Inpres 3/2023 di Provinsi Jawa Tengah mencakup 25 ruas jalan sepanjang 157 km dengan nilai sekitar Rp601,7 miliar.
“Sekarang sudah e-Katalog untuk pengadaan barang dan jasanya, mudah-mudahan Selasa (25/7/2023) besok sudah tanda tangan kontrak dan langsung dikerjakan,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan untuk perbaikan Jalan Surakarta-Geyer-Purwodadi sepanjang 59 km, sudah 8,7 km jalan rusak dikerjakan Kementerian PUPR sebelum Inpres Jalan Daerah terbit.
Sehingga selebihnya akan dilakukan penanganan melalui Inpres Jalan Daerah.
"Kita tangani dan kita bagi ruas ini menjadi 10 titik. Sekarang progresnya sudah 56%," kata Menteri Basuki.
Penanganan Ruas Surakarta-Geyer-Purwodadidikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Dirjen Bina Marga sejak 14 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp97,4 miliar dengan operator pelaksana PT Deltamarga Adyatama.
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan ucapan Terima kasih atas penanganan Jalan Solo-Purwodadi yang melintas di Kabupaten Sragen.
Menurut Yuni Sukowati, perbaikan jalan ini akan meningkatkan produktivitas jalur logistik dan akses ke destinasi pariwisata, khususnya Museum Purbakala Sangiran.
Turut hadir mendampingi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Preservasi Wilayah 1 Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Nyoman Suaryana.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah - DI Yogyakarta Rien Marlia, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Maryadi Utama.
(***)-
Indonesia Siap Selenggarakan World Water Forum ke-10 Tahun 2024 di Bali Indonesia Siap Selenggarakan World Water Forum ke-10 Tahun 2024 di Bali
-
Diresmikan Jokowi, Bendungan Ameroro Garapan Hutama Karya Hadirkan Sejumlah Manfaat Hutama Karya menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan Bendungan Ameroro, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tepat waktu, tepat mutu serta zero accident
-
Jokowi Perintahkan Respons Cepat Banjir Lahar Dingin di Sumbar Berdasarkan keterangan BNPB per 14 Mei 2024 pukul 06.35 WIB, korban jiwa yang meninggal dunia akibat bencana tersebut tercatat menjadi 50 orang, 27 orang hilang, 37 orang luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi
-
Presiden Jokowi Resmikan Jalan Daerah 165 km di 15 Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara Presiden Jokowi Resmikan Jalan Daerah 165 km di 15 Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara
-
Permintaan Global Sangat Besar, Jokowi Bisiki Pemerintahan Baru Lanjutkan Budidaya Ikan Nila Presiden menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tambak ikan nila di atas lahan seluas 78 ribu hektare bekas tambak udang tersebut, membutuhkan biaya sekitar Rp13 triliun