Geram Disebut Menkeu Tukang Utang, Ini Jawaban Menohok Sri Mulyani

Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Keuangan, Sri Mulyani bersuara soal julukan menteri keuangan tukang utang yang disematkan banyak orang terhadapnya.

Sri Mulyani juga kerap disebut dengan ejekan-ejekan seperti Menteri Kasbon, Menteri Pencetak Utang, Ratu Utang, dan narasi negatif lainnya.

Ia mengaku geram dengan kritik maupun sindiran terkait kebijakan penambahan utang pemerintah. Padahal, apabila dilihat dari rasionya terhadap PDB, porsi utang pemerintah masih dalam batas aman.

Namun, dengan beragam sindiran tersebut, Sri Mulyani mengaku kini tak mau ambil pusing. Kata dia, selama ini masyarakat yang mengkritik kebijakan utang karena kurang teredukasi.

"Policy-nya harus bagaimana, instrumennya apa yang dipakai, caranya bagaimana, ngomong sama bisnis bagaimana, ngomong sama masyarakat bagaimana, edukasinya seperti apa," kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia Data and Economic Conference Katadata 2023 dikutip pada Jumat (21/07).

Sebagaimana dikutip dari laman APBN KiTa edisi Juni 2023, utang pemerintah per Mei 2023 sebesar Rp 7.787 triliun.

Jumlah utang pemerintah ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2014 atau saat Presiden Joko Widodo baru menjabat, utang pemerintah berada di posisi Rp 2.608 triliun. Artinya, dari awal Jokowi menjadi kepala negara hingga sekarang, utang pemerintah sudah bertambah Rp 5.179 triliun.

Sri membeberkan, kenaikan utang pemerintah jangan hanya dilihat dari angka. Namun, lanjut Sri Mulyani seperti dikutip kompas.com, juga kebijakan pemerintah terkait penggunaan dari utang yang terus naik tersebut.

"Apakah menggunakan instrumen pajak atau instrumen subsidi, apakah menggunakan instrumen utang atau instrumen ekuitas, itu semuanya menjadi sangat konkret," ujar dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai masih banyak masalah keuangan negara yang lebih kompleks dan harus segera diselesaikan dibanding sibuk berdebat soal utang.

Sri Mulyani memastikan bahwa selama ini utang pemerintah dipakai untuk memaksimalkan pertumbuhan perekonomian nasional.

"Jadi kalau di ruangan Anda cuma bilang, 'Bu Menteri Keuangan utang melulu,' Anda sudah ketinggalan kereta jauh banget," ucap bendahara negara tersebut.

"Karena sekarang kita talking so many chances instrumen, menghadapi tantangan yang semakin kompleks," sambung dia.

Dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani menyebutkan, pengelolaan utang pemerintah dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku.

Selain itu, pengelolaan utang juga dilakukan secara transparan, data terkait pembayaran bisa dilihat di dalam laporan APBN KiTa.

"Kemampuan membayar utang setiap tahun di dalam APBN kita sudah tunjukkan, ini yang kita bayar berapa bunga utangnya," katanya saat menjawab keraguan DPD RI terkait kemampuan pemerintah dalam membayar utang pada medio Juni lalu.

Dalam pengelolaan utang tersebut, pemerintah tidak bisa semena-mena. Pasalnya, pengelolaan utang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat atau investor yang akan membeli surat berharga negara (SBN).

Adapun kepercayaan masyarakat atau investor terhadap kemampuan membayar utang pemerintah, dalam hal ini SBN, dinilai masih terjaga. Hal ini tercermin dengan tingginya minat pembelian SBN.

"Kalau SBN kita tadi banyak yang meminta karena mereka percaya harganya pasti akan naik," ujar Sri Mulyani.

Terjaganya kepercayaan terhadap SBN juga terefleksikan dengan semakin mengecilnya perbedaan atau spread bunga dengan obligasi AS.

Sri Mulyani menjelaskan, spread imbal hasil antara SBN dengan obligasi AS yang tidak terlalu signifikan menandakan, investor percaya pemerintah dapat membayarkan kewajibannya.