Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pelantikan Menkominfo baru, Budi Arie Setiadi yang menggantikan Sekretaris Jenderal NasDem nonaktif Johnny G Plate di Istana Negara, Senin sore (17/7).
Dalam pertemuan selama satu jam tersebut, Surya Paloh mengungkapkan bahwa nama calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Anies Baswedan turut menjadi topik pembicaraan.
“Pak Jokowi juga tanya, ini wakil presidennya siapa ini, saya bilang saya belum mikirin itu,” kata Surya Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa siang (18/7).
Pihaknya belum bisa membocorkan nama cawapres kepada Jokowi. Surya Paloh beralasan karena keputusan itu adalah wewenang Anies Baswedan.
“Ya saya bilang, saya belum paham. Barangkali Pak Anies yang paling tahu, ya kira-kira begitu,” ujarnya.
Disinggung mengenai adanya tawaran dari Jokowi terkait sosok pendamping Anies, Surya Paloh menjawabnya secara normatif.
“Saya nggak menawarkan, tapi kemungkinan bisa saja, dan itu bagus. Kemungkinan ke arah itu bisa saja,” tegasnya. (Viozzy)
-
Telan Anggaran Rp1,4 Triliun, Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk NTB Kapasitasnya 60,8 juta meter kubik, akan menampung air sebanyak itu, besar sekali, dan manfaatnya untuk irigasi 1.900 hektare, untuk air baku 680 liter per detik, dan juga bisa mereduksi adanya banjir di sekitar Sumbawa Barat
-
Bertemu PM Singapura, Presiden Jokowi Bahas Politik Pertahanan hingga Investasi IKN Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien Loong membahas berbagai kerja sama baik di bidang politik pertahanan hingga investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN)
-
Gus Men Minta Haji 2024 Jadi yang Terbaik Sepanjang Kepemimpinan Jokowi Penyelengaraan haji tahun ini harus menjadi yang terbaik sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya tidak ingin ada lagi hambatan-hambatan. Jika ada hambatan segera lakukan mitigasi dari sekarang
-
Pemberian Penghargaan Prestasi Pemda berdasarkan Hasil Penilaian LPPD Kemendagri memberikan waktu kepada Pemda untuk mengumpulkan laporan melalui sistem informasi LPPD
-
Anggota KPU: Tidak Ada Lembaga Peradilan yang Bisa Batalkan Penetapan Prabowo Subianto-Gibran kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024