
Jakarta, MERDEKANEWS -Amerika Serikat sudah sudah mencabut embargo dengan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) RI. Latihan militer Kopassus bersama Amerika sudah dibolehkan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Amerika, kata Moeldoko, tidak lagi menyinggung dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Kopassus selama operasi di Timor Timur, Kerusuhan Mei 1998, dan lainnya.
"Hubungan sudah membaik. Dugaan pelanggaran HAM sudah enggak menjadi isu. Kemarin dubesnya sudah bicara ya," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Moeldoko menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan. Dalam pertemuan itu, Donovan menuturkan negaranya kini membuka kembali kebijakan latihan militer bersama Kopassus. Mula-mula latihan bersama akan dilakukan oleh militer Amerika dan Detasemen 81 Kopassus.
Moeldoko mengatakan, Kopassus sebagai satuan elite Tentara Nasional Indonesia memiliki kemampuan tinggi mengatasi hal-hal yang luar biasa. Keahlian Kopassus sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan Asia-Pasifik.
"Jadi kalau lingkungan ini membutuhkan Kopassus, akan sangat efektif. Maka dengan dibukanya hubungan yang sangat baik ini nanti situasi akan menjadi bagus bagi kedua pihak maupun secara regional," kata Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, bahwa kerja sama militer yang ditawarkan oleh Amerika Serikat tidak hanya untuk Kopassus, tapi juga satuan lain.
"Untuk TNI secara keseluruhan, selama ini kan sudah berjalan cukup bagus. Kita punya beberapa materi dengan Amerika, baik Angkatan Laut, kepolisian, maupun Angkatan Darat," katanya.
Adapun mengenai kapan latihan bersama itu dilakukan, semuanya diserahkan kepada Markas Besar TNI dan Amerika.
Sementara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menambahkan, sudah tidak ada lagi sanksi pemerintah AS terhadap Komando Pasukan Khusus.
“Jadi tidak ada sanksi. Sudah sebulan lalu saya ketemu dengan utusan khusus dari AS bicara soal itu, tidak ada masalah,” kata Wiranto. (Hadrian)
-
Pembatalan Soal Mutasi Pati TNI, Jenderal Agus Subiyanto Perlu Dievaluasi Namun keputusan itu mengundang kritik dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin. Ia menilai Panglima TNI mencla-mencle.
-
KASAL Pastikan Kasus Pembunuhan Jurnalis Perempuan di Banjarbaru Diusut Secara Transparan prajurit TNI AL itu, jika terbukti bersalah, bakal dihukum berat
-
Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri, BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Optimalisasi Kawasan Industri, BRI Jalin Kerja Sama dengan HKI
-
Ada Dugaan Uang Judi Sabung Ayam di Way Kanan Mengalir ke Oknum Polsek Hingga Koramil dugaan adanya aliran uang dari arena judi sabung ayam ke sejumlah oknum, termasuk di tingkat Polsek dan Koramil
-
Breaking News, DPR Sahkan RUU TNI Menjadi Undang undang! Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto