JAKARTA, MerdeNews -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali gagal memeriksa pemilik PT Gajah Tunggal, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim (istrinya), Senin (6/11/2017).
Mereka sudah tiga kali mangkir saat diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), yang menguntungkan Nursalim sebagai pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) .
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pasangan suami istri ini (Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim), diketahui KPK masih berada di Singapura. Surat panggilan juga telah dikirim ke kediamannya melalui kerja sama dengan otoritas Singapura.
"Kita sudah bekerja sama dengan otoritas Singapura untuk menyampaikan panggilan. Direncanakan untuk dipanggil sebagai saksi tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus BLBI," jelas Febri.
Selain menjadwalkan pemeriksaan Sjamsul dan Itjih, KPK juga memeriksa Direktur HR PT Gajah Tunggal Tbk, Jusup Agus. Beda dengan bosnya, Jusup hadir memenuhi panggilan penyidik KPK.
Usai diperiksa, Jusup menolak menjelaskan materi pemeriksaan. Ia terus berjalan ke luar gedung KPK meski wartawan terus bertanya."Enggak ada, tanyakan saja ke penyidik," singkat Jusup.
(Aziz)
-
Kemendikbudristek Terbitkan Payung Hukum bagi Implementasi Kurikulum Merdeka secara Nasional Kebijakan kurikulum dan pembelajaran dalam Permendikbudristek 12/2024 adalah bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkeadilan
-
Hukum Demi Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban Hukum menjadi refleksi budaya bangsa dan refleksi tingkat modernitas yang hidup dan mengangkat harkat dan martabat manusia. Untuk manusia semakin manusiawi
-
Menuju Etika dan Hukum Sebagai Pondasi Politik yang Berkeadilan di Indonesia Hukum yang terpisah dari etika juga membuat hukum seperti tumpul ke atas, ke para pejabat, politisi dan penguasa, akan tetapi tajam ke bawah yakni ke rakyat kecil
-
Pemilu 2024, Persoalan Etika dan Adab Harus Dijunjung Tinggi Menjadi Narasumber Seminar Kebangsaan GLDC, Todung Mulya Lubis: Seharusnya Pemerintah Mengedepankan Etika Kekuasaan
-
Aksi Walkout Warnai Sidang Putusan Gugatan Rekam Jejak Capres Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang putusan perkara 134/PUU-XXI/2023 uji materiil Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Amar Putusannya, Hakim MK menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.