Kemen PPPA: Perempuan Merupakan Aspek Penting dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Yogyakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan bahwa partisipasi dan kontribusi perempuan dalam agenda perdamaian penting, baik dalam mekanisme pencegahan maupun penyelesaian konflik.

"Rencana aksi regional adalah modal bagi kita untuk memperkuatnya," kata Plt. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Indra Gunawan dalam konferensi ASEAN Women Peace and Security (WPS) Summit di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia seperti dilansir antaranews, perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam menyelesaikan konflik sosial secara cepat.

Dalam konferensi bertema High Level Dialogue to Advance the Implementation of the Regional Action Plan on Women, Peace and Security itu, Indra menambahkan bahwa dalam upaya pencegahan konflik, salah satu yang dapat dilakukan yakni menjaga partisipasi keterlibatan negara-negara ASEAN, pemimpin, organisasi sipil, media, sektor bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam agenda perdamaian.

"Ini dapat dicapai melalui pendekatan pentahelix, di mana semua aktor terkait bekerja secara kolaboratif," tuturnya.

Sementara untuk upaya perlindungan, Indra mengatakan penting untuk membangun keselarasan antara rencana aksi regional, rencana aksi nasional, dan deklarasi ASEAN lainnya terkait pedoman migrasi, perdagangan manusia, manajemen bencana, dan keamanan dunia maya.

"Penyelarasan ini akan memastikan pendekatan yang komprehensif dan kohesif untuk mengatasi masalah yang saling terkait ini," katanya.

Dalam menangani bantuan dan pemulihan setelah konflik, lanjut dia, sejumlah hal yang diprakarsai organisasi masyarakat sipil perlu didukung oleh negara karena aksinya hingga ke akar rumput.

Indra yang juga Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga Kementerian PPPA menyampaikan bahwa konferensi ASEAN WPS ini telah memberikan berbagai informasi dan pengalaman baru terkait agenda perdamaian perempuan yang dapat diadopsi dan diimplementasikan di negara masing-masing.

"Dalam menjalankan agenda perdamaian perempuan, tentunya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi lintas sektor, termasuk organisasi masyarakat sipil," katanya.