Ngarep Raih WTP BPK

Jakarta, MERDEKANEWS -Ingin mendapat predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merombak susunan pejabat tinggi strukturalnya dengan melantik empat pejabat tinggi madya dan empat pejabat tinggi pratama baru di Ruang Leimena, Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (19/2/2018). 

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengatakan, perombakan ini merupakan bagian dari upaya melakukan peremajaan. Baik itu dari sisi kinerja pejabat kemenkes dalam mewujudkan kesehatan nasional, serta birokrasi kesehatan yang terbebas dari segala bentuk penyimpangan atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Karena itu saya minta kepada Inspektur Jenderal (Irjen) yang baru saja dilantik untuk mempunyai peran strategis dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Saya tidak ingin lagi mendengar ada pengaduan dari pihak manapun terkait dengan gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan," tegas Nila.

Menkes kembali mengingatkan, Irjen yang baru harus betul-betul mengawasi keuangan agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari, dan tahun ini Kemenkes bisa kembali meraih predikat WTP. Namun tak hanya itu, Irjen yang baru juga harus memberi asistensi yang memadai sebagai upaya preventif terhadap berbagai permasalahan di lingkungan Kemenkes.

"Tugas Irjen itu bukan cuma melaksanakan audit dan mengawal WTP. Tapi juga harus berperan sebagai pembina, katalisator dan jaminan kualitas, mulai dari tahap perencanaan, dan pengorganisasian," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menkes juga menyoroti soal munculnya berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks belakangan ini. Karenanya, dia berpesan kepada Dirjen P2P Kemenkes yang baru saja dilantik untuk mengubah paradigma lama dengan melakukan integrasi program sehingga muncul berbagai inovasi dalam pengambilan keputusan pengendalian penyakit secara cermat dan cepat. 

Mengingat, kondisi di lapangan atau di daerah tidak memiliki kondisi geografis demografis budaya yang sama sehingga memerlukan intervensi penyelesaian masalah kesehatan yang berbeda sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

"Untuk Dirjen P2P, saya tunggu rekomendasi kajian dari saudara. Saya berharap kejadian KLB di Asmat kemarin tidak terjadi lagi. Tingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap semua program-program yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit. Buatlah early warning system terhadap berbagai jenis penyakit yang memiliki fokus KLB dan tangani segera," pinta Nila.

Menkes juga berpesan kepada Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan bahwa secara nyata ada korelasi yang jelas antara kesehatan dan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam bidang kesehatan yang mendorong efisiensi juga harus tetap memperhatikan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan.

Sementara Irjen Kemenkes baru, Oscar Primadi mengaku siap menjalankan tugasnya mengawal keuangan Kemenkes yang tahun ini totalnya sekitar Rp 50 triliun. 

Dia pun yakin, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dirinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan mewujudkan target Kemenkes mendapat WTP dari BPK.

"Meraih target WTP, ini tentu tantangan yang berat. Tapi insya allah akan kita kawal. Apalagi WTP itu kan memang sudah minimum standar yang sudah harus dicapai. Jadi tidak ada cerita tidak bisa. Salah satu upayanya ya bisa dengan IT untuk memudahkan oekerjaan kita," kata Oscar (Hadrian)