Pengamat: KPK Diminta Pantau Politik Dinasti Dedi Mulyadi

Jakarta, MERDEKANEWS - Politik dinasti yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mulai mendapat sorotan tajam. Soalnya, Anne Ratna Mustika--istri Dedi Mulyadi--- adalah salah satu bupati Purwakarta.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Idil Akbar mengatakan memang dalam demokrasi tidak ada yang salah dan melarang seseorang untuk bisa ikut dalam berdemokrasi. Namun apabila dilihat secara etika sangatlah tidak baik.

"Kalau bagian dari demokrasi siapapun punya hak untuk mencalonkan diri. Tapi dari etika politik ini menjadi masalah," ujar Idil Akbar saat dihubungi, Senin (19/2).

Menurut Idil, kerawanan politik terjadi adanya politik dinasti ini. Misalnya di beberapa daerah tersangkut kasus korupsi karena adanya politik dinasti ini.

"Karena memang kebijakan dinasti ini menyuburkan salah satunya adalah korupsi. Apalagi banyak kerawanan politik yang muncul dari politik dinasti ini," katanya.

Oleh sebab itu diungkapkan Idil, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi para kepala daerah yang melakukan politik dinasti ini. Termasuk Dedi Mulyadi bersama sang istri.

"KPK dalam hal ini memberi perhatian khusus. Karena logikanya petahan bagaimana caranya akan mempertahankan kekuasaan," tegasnya.

Idil juga menyarankan pemerintah perlu membuat aturan baru mengenai politik dinasti ini. Misalnya keluarga petahana jangan mancalonkan diri selama satu periode. Sehingga itu tidak melanggat hak berdemokrasi. 

"Kalau perlu diformalkan dalam bentuk UU, misalkan tidak boleh maju satu periode," pungkasnya.

Sekadar informasi, Istri Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Anne Ratna Mustika, mendaftar sebagai calon Bupati Purwakarta.

Anne maju pada Pilkada Purwakarta berpasangan dengan Kepala Desa Tajursindang Kecamatan Sukatani, Aming. Pasangan Anne-Aming ini diusung enam partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, Partai Nasdem dan PAN. (Aji Nugraha)