
Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, rencana kebijakan naiknya gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 sedang digodok oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Kenaikan gaji PNS insya Allah sedang digodok dengan Bapak Presiden, beliau sedang mempertimbangkan,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa.
Menkeu mengatakan keputusan kenaikan gaji PNS akan diumumkan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada saat pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 pada sidang paripurna.
Seperti dilansir antaranews, sidang paripurna rencananya akan digelar pada 16 Agustus 2023.
Terkait skema kenaikan gaji, Sri Mulyani menjelaskan Kementerian Keuangan masih mendiskusikan hal tersebut. Saat ini, Kementerian Keuangan belum bisa merinci besaran kenaikan gaji PNS.
“Kementerian Keuangan melihat amplop besarnya, berapa kira-kira kebutuhannya,” ujar Sri Mulyani.
Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan telah mengajukan usulan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran 2023 di Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (17/5).
Usulan kenaikan gaji PNS mempertimbangkan rumusan pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi para PNS. Anas menjelaskan pemberian tukin saat ini dipukul rata pada seluruh PNS.
Menurut dia, skema tersebut membuat PNS merasa tukin menjadi hak sehingga kinerja mereka tidak berkembang.
Pada skema baru nantinya, lanjut Anas, tukin bagi tiap PNS tidak akan setara meski dalam satu institusi. Oleh karena itu, dia mengusulkan adanya kenaikan gaji bagi PNS.
Meski begitu, ia mengaku pembahasan mengenai rumusan kenaikan gaji bersama Kemenkeu terbilang cukup rumit dan memakan waktu.
-
Sri Mulyani: Kerja Sama Indonesia-AIIB Sukseskan Transisi Energi Penandatanganan ini akan diharapkan adanya suatu platform bersama untuk kerja sama antara PT PLN, PT SMI, dan juga dengan AIIB untuk menyukseskan transmisi dan transisi energi di Indonesia
-
Jokowi Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional Satgas Peningkatan Ekspor dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan K/L, pemda provinsi, pemda kabupaten/kota, serta pihak lain yang dianggap perlu
-
Kontribusi Nyata Indonesia Hadapi Perubahan Iklim, Jokowi Luncurkan Bursa Karbon Indonesia Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai, potensinya Rp3.000 triliun, bahkan bisa lebih
-
AIIB Annual Meeting Mesir, Sri Mulyani Soroti Biaya Atasi Perubahan Iklim AIIB punya peranan sangat penting sebagai katalisator dalam mendesain berbagai instrumen pembiayaan. Selain itu, dukungan dalam persiapan proyek juga sangat diperlukan untuk menarik partisipasi sektor swasta
-
Jokowi: Demi Kepentingan Masyarakat Rempang Eco City Akan Diselesaikan secara Baik-baik Apa yang terjadi di Rempang dapat menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata investor luar negeri.