
Jakarta, MERDEKANEWS - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar rapat evaluasi program FMSRB (Flood Management in Selected River Basis) di Sotis Hotel, Jakarta Selatan, pada Senin, (22/05/2023).
Untuk diketahui, FMSRB merupakan proyek penanganan banjir berbasis manajemen terpadu dan komprehensif, yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dan risiko banjir.
"Rapat ini pada dasarnya untuk mengevaluasi hal-hal yang sudah kami lakukan berikut dengan analisa dan tindak lanjut yang sekiranya bisa diberi masukan oleh stakeholder terkait," kata Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 Kemendagri Gunawan Eko Movianto di sela-sela rapat.
Selain evaluasi, pihaknya juga ingin memastikan beberapa hal mengenai FMSRB, mengingat waktu pelaksanaan yang akan segera berakhir.
Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mendukung percepatan penyusunan laporan akhir penyelesaian program FMSRB.
"Kami sudah mempersiapkan administrasi untuk mendukung sisa satu bulan terakhir. Yang belum sempurna diharapkan jadi sempurna, karena penyelesaian program FMSRB menjadi tanggung jawab kami," ucapnya.
Secara umum, program FMSRB memiliki empat sasaran, yaitu; meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan risiko banjir; meningkatkan kualitas pengelolaan lahan dan infrastruktur pengendali banjir; meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat dan meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan kebijakan dan pengelolaan banjir di tingkat nasional.
Sementara itu, Direktur SDA Kementerian PPN/ Bappenas Mohammad Irfan Saleh menambahkan bahwa, pihaknya mengusulkan program FMSRB mendapat perpanjangan waktu, guna menuntaskan pekerjaan untuk mencapai outcome program.
Dasar usulan perpanjangan waktu lantaran beberapa alasan, diantaranya; karena adanya dampak pandemi Covid-19; keterlambatan memulai pelaksanaan konstruksi; kendala pembangunan di musim penghujan dan cuaca ekstrim.
"Juga masalah teknis yang memerlukan tambahan waktu dan/atau biaya; pentingnya penuntasan pekerjaan," ungkapnya. (Doddi)
-
RPJPD Sumut 2025-2045 Angkat Tema Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan FKP RKPD Provinsi tahun 2025, Kamis (11/1/2024).
-
Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta
-
Pemerintah Monitoring Terpadu Program Kerja Sama Pemerintah RI-Unicef di Provinsi Jateng Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan UNICEF melakukan kegiatan kunjungan Monitoring Terpadu di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan selama empat hari, belum lama ini.
-
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Tengah dalam Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih membuka secara resmi kegiatan asistensi dan supervisi penyusunan dokumen Rencana Aksi (Renaksi) penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) se-Provinsi Jawa Tengah
-
Kemendagri Gelar Workshop Pemutakhiran Nomenklatur Pembangunan Daerah untuk RKPD 2025 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menyelenggarakan Workshop Pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025.