
Jakarta, MERDEKANEWS - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar rapat evaluasi program FMSRB (Flood Management in Selected River Basis) di Sotis Hotel, Jakarta Selatan, pada Senin, (22/05/2023).
Untuk diketahui, FMSRB merupakan proyek penanganan banjir berbasis manajemen terpadu dan komprehensif, yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dan risiko banjir.
"Rapat ini pada dasarnya untuk mengevaluasi hal-hal yang sudah kami lakukan berikut dengan analisa dan tindak lanjut yang sekiranya bisa diberi masukan oleh stakeholder terkait," kata Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 1 Kemendagri Gunawan Eko Movianto di sela-sela rapat.
Selain evaluasi, pihaknya juga ingin memastikan beberapa hal mengenai FMSRB, mengingat waktu pelaksanaan yang akan segera berakhir.
Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mendukung percepatan penyusunan laporan akhir penyelesaian program FMSRB.
"Kami sudah mempersiapkan administrasi untuk mendukung sisa satu bulan terakhir. Yang belum sempurna diharapkan jadi sempurna, karena penyelesaian program FMSRB menjadi tanggung jawab kami," ucapnya.
Secara umum, program FMSRB memiliki empat sasaran, yaitu; meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan risiko banjir; meningkatkan kualitas pengelolaan lahan dan infrastruktur pengendali banjir; meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis masyarakat dan meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan kebijakan dan pengelolaan banjir di tingkat nasional.
Sementara itu, Direktur SDA Kementerian PPN/ Bappenas Mohammad Irfan Saleh menambahkan bahwa, pihaknya mengusulkan program FMSRB mendapat perpanjangan waktu, guna menuntaskan pekerjaan untuk mencapai outcome program.
Dasar usulan perpanjangan waktu lantaran beberapa alasan, diantaranya; karena adanya dampak pandemi Covid-19; keterlambatan memulai pelaksanaan konstruksi; kendala pembangunan di musim penghujan dan cuaca ekstrim.
"Juga masalah teknis yang memerlukan tambahan waktu dan/atau biaya; pentingnya penuntasan pekerjaan," ungkapnya. (Doddi)
-
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Tengah dalam Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih membuka secara resmi kegiatan asistensi dan supervisi penyusunan dokumen Rencana Aksi (Renaksi) penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) se-Provinsi Jawa Tengah
-
Kemendagri Gelar Workshop Pemutakhiran Nomenklatur Pembangunan Daerah untuk RKPD 2025 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menyelenggarakan Workshop Pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025.
-
Keberhasilan Pembangunan Pariwisata Hasil Kolaborasi Lintas Sektor Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Erliani Budi Lestari mengatakan kepariwisataan Indonesia dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya masyarakat di destinasi pariwisata, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.
-
Kemendagri Tekankan Pentingnya Peningkatan kualitas SDM Papua Tengah Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa, penyusunan RKPD (Rencana kerja Perangkat Daerah) tentunya memiliki nilai strategis dan penting bagi pertumbuhan daerah.
-
Perubahan RKPD Pemprov Sulut Jadi Dasar Perubahan Renja Perangkat Daerah Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan memberikan arahan pembuka pada pertemuan dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 secara daring, Kamis (20/7/2023).