Jakarta, MERDEKANEWS – Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri telah melaksanakan fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Selasa (11/4/2023) secara daring.
Acara dibuka langsung oleh Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan yang mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.
Rapat dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Kepala Perangkat Daerah se-Provinsi Jawa Barat, seluruh kementerian/lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, dan komponen Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Iwan Kurniawan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RPD Tahun 2024-2026, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera menetapkan Rancangan Akhir RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang telah disempurnakan menjadi Pergub Jawa Barat tentang RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026,” kata Iwan di sela-sela sambutannya.
Pemda setempat juga diminta menyampaikan Pergub kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian diteruskan kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud dan DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Paling lambat satu Minggu setelah ditetapkan, dengan melampirkan matriks tindak lanjut hasil fasilitasi rancangan akhir RPD,” sambung Iwan.
Iwan juga meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mengintegrasikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Dodi)
-
Mendagri: Halalbihalal Idul Fitri 2024 Momentum Penguatan Internal yang Lebih Solid halalbihalal kali ini menjadi momentum penguatan internal yang lebih solid dan baik bagi Kemendagri dan BNPP
-
Pentingnya Kelembagaan Pengelola Sampah di Daerah, Kemendagri Dorong Pemisahan Operator dan Regulator Pengelolaan persampahan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota
-
Dirjen Bangda Ingatkan Pemprov Papua Tengah Fokus Optimalkan Potensi Daerah Dirjen Bangda Ingatkan Pemprov Papua Tengah Fokus Optimalkan Potensi Daerah
-
Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal
-
Kemendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung baik. Catatan kami ke depan kita memerlukan strategi yang melibatkan multiaktor dan sektor dengan basis data kemiskinan yang presisi sehingga penanganan menjadi lebih tepat sasara