
Jakarta, MERDEKANEWS -Adu kritik Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon makin panas. Politikus partai Gerindra Fadli Zon menyinggung soal kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Fadli, selama ini Kementerian Susi hanya berhasil menenggelamkan kapal dan stok ikan yang meningkat. Padahal, masih banyak nelayan yang belum terangkat perekonomiannya.
Hal itu dikatakan Politikus Gerindra di akun twitternya, @fadlizon kemarin. Ada 17 poin yang dicuit Fadli Zon. Nah, kritik yang mengusik hati Susi Pudjiastuti tersebut disampaikan pada poin ke 13 dan ke 14.
“Di tempat lain, kita membangga-banggakan jumlah kapal nelayan asing yang berhasil ditenggelamkan, serta klaim populasi ikan yang meningkat, seolah itu adalah keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan," demikian dikutip melalui akun twitter Fadli Zon.
“Padahal, pada saat bersamaan, nelayan kita masih menjadi kelompok termiskin, bahkan sempat menjadi kelompok yang rentan terkena kriminalisasi gara-gara persoalan alat tangkap,” kata Fadli melanjutkan dalam poin ke 14.
Konteks Fadli berkomentar seperti itu dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-10 Partai Gerindra. Dari belasan cuitan yang diunggah ke linimassa, sebagian besar berisi tentang pandangan Fadli selaku kader Partai Gerindra terhadap kinerja pemerintah selama ini.
Sementara dari cuitan lainnya, Fadli juga menilai nelayan masih menjadi kelompok termiskin, bahkan yang rentan dikriminalisasi karena kebijakan alat tangkap ikan.
Setelah cuitan tersebut diposting selama lebih dari lima jam, Bos Maskapai Susi Air itu tak tinggal diam. Dia membalas cuitan Fadli Zon melalui akun twitter pribadinya dengan pertanyaan menohok.
“Ukuran keberhasilan yang telah anda lakukan apa pak Fadli yang terhormat? mohon pencerahan,” balas Susi.
Balasan cuitan Susi tersebut tampaknya direspons banyak oleh para pengikutnya di Twitter. Salah satunya, akun ekop @mustxco2470. Itu akun fadli yang di hack bu. Aslinya tuh salut ke bu @susipudjiastuti.
“Ok good then,” balas Susi.
Politikus Gerindra itu mempersilakan Menteri Susi untuk datang dan mengeritik isi bukunya berjudul “Berpihak Pada Rakyat” Catatan Kinerja 1 Oktober 2014-30 September 2017 yang akan diluncurkan di Presroom DPR, hari ini (8/2).
“Bu @susipudjiastuti sila datang n kritik saya. Acaranya besok di Press Room DPR jam 13,” kata Fadli.
Dihubungi terpisah, Fadli mengatakan dia sebenarnya mengapresiasi langkah Menteri Susi menjaga laut Indonesia dari kapal asing. Namun dia menyoroti nasib para nelayan. Fadli mengakui sikapnya dan keputusan Susi ini tentu memiliki pro dan kontra sendiri.
“Sebenarnya saya apresiasi langkah Bu Susi untuk jaga laut kita dari kapal asing. Itu juga penting, tapi yang lebih penting juga bagaimana masyarakat Indonesia mencari mata pencarian dari laut, yaitu nelayan,” kata Fadli.
Waketum Gerindra ini menegaskan dia punya sikap sendiri, begitu juga Menteri Susi. “Itu sikap, kita bisa pro dan kontra,” ucapnya.
Lalu, apa jawaban Fadli soal pertanyaan Susi tentang keberhasilan yang sudah dia lakukan? Fadli mengaku akan menjawabnya lewat buku. “Besok saya luncurkan 3 buku. Judulnya 'Berpihak pada Rakyat',” ujar Fadli.
(Hadrian)
-
Kemendagri Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan Papua Barat Daya Kemendagri Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan Papua Barat Daya
-
KKP Lirik Potensi NTB Jadi Lokasi Sentra Garam KKP Lirik Potensi NTB Jadi Lokasi Sentra Garam
-
Tangkap 2 Kapal Vietnam, KKP Selamatkan Kerugian Negara Rp152 M Tangkap 2 Kapal Vietnam, KKP Selamatkan Kerugian Negara Rp152 M
-
BSKDN Kemendagri Sambut Baik Kolaborasi Perlindungan Masyarakat Miskin dan Pekerja Rentan BSKDN Kemendagri Sambut Baik Kolaborasi Perlindungan Masyarakat Miskin dan Pekerja Rentan
-
Aliansi Vendor Tuntut Pembayaran Hak Atas Pekerjaan Yang Belum Dibayar Kemenperin RI Puluhan perusahaan yang tergabung dalam Aliansi Vendor Kementerian Perindustrian Republik Indonesia memutuskan untuk mengadakan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, buntut dari belum dibayarkannya tagihan yang ditaksir mencapai ratusan miliyar Rupiah oleh Kemenperin RI kepada para Vendor.