Jakarta, MERDEKANEWS - Ketua BEM Universitas Indonesia Zaadit Taqwa membuat heboh kampusnya, Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, saat Presiden Jokowi hadir berpidato di acara Dies Natalis ke-68 UI, Jumat (2/1/2018).
Usai Jokowi memberikan pidato di acara Dies Natalis dan akan melanjutkan ke acara peresmian acara Forum Kebangsaan UI di Balairung UI, Zaadit mengacungkan kartu kuning dan meniup peluit di depan Jokowi.
Layaknya wasit, sang juru pengadil di pertandingan sepakbola, Zaadit mengacungkan 'kartu kuning' tersebut dengan tangan kanan.
Meski sejatinya itu bukan kartu kuning layaknya di pertandingan bola, tapi sebuah buku paduan suara Universitas Indonesia yang kebetulan memiliki kesamaan warna: kuning.
Lalu siapa sih sosok mahasiswa berani ini? Zaadit sehari-harinya adalah mahasiswa jurusan Fisika di Universitas Indonesia.
Zaadit Taqwa menempuh pendidikan sekolah menengahnya di SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah. Sementara, pendidikan SMP dia selesaikan di MTs Negeri 4 Jakarta dan pendidikan dasar di SDIT Ummul Quro, Depok.
Aksinya menyemprit Jokowi mengingatkan kita pada aksi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), ketika menyemprit Menteri Dalam Negeri Rudini (almarhum) saat datang ke kampusnya dengan sambutan aksi demo.
Ada alasan tersendiri mengapa mahasiswa yang sehari-hari tinggal di Kota Depok ini nekat menyemprit Jokowi saat datang ke kampusnya.
Zaadit menjelaskan, pengacungan buku panduan berwarna kuning sebagai gambaran jika Presiden mendapatkan kartu kuning dengan maksud memberikan peringatan agar menyelesaikan permasalahan bangsa.
Zaadit menjelaskan, pengacungan buku panduan berwarna kuning sebagai gambaran jika Presiden mendapatkan kartu kuning dengan maksud memberikan peringatan agar menyelesaikan permasalahan bangsa.
"Kita bawa tiga tuntutan, dan kita sudah sampaikan lewat aksi di stasiun (Universitas Indonesia)," tutur Zaadit.
Tiga tuntutan tersebut, kata Zaadit, pertama terkait gizi buruk di Papua untuk segera diselesaikan oleh pemerintah karena lokasi kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, merupakan bagian dari Indonesia.
"Kami ingin mau dipercepat penyelesaiannya karena sudah lama dan sudah banyak korban," ucapnya.
Kemudian, tuntutan kedua yang disuarakan Zaadit, terkait Plt atau penjabat gubernur yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri.
"Kita tidak pingin kalau misalnya kembali ke zaman orde baru, kita tidak pengen ada dwifungsi Polri, dimana Polisi aktif pegang jabatan gitu (gubernur) karena tidak sesuai dengan UU Pilkada dan UU Kepolisian," papar Zaadit.
Sedangkan tuntutan ketiga, yaitu persoalan Permenristekdiktir tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) karena dapat mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
"Itu tadi buku paduan suara, karena pengawasan lumayan ketat tadi pas masuk ke dalam, makanya kita pakai buku itu, biar bisa masuk," tutur Zaadit.
"Kita tidak pingin mahasiswa dalam bergerak atau berorganisasi dan berkretasi itu dikungkang, oleh peraturan yang kemudian dibatasi ruang gerak mahasiswa," papar Zaadit.
Aksi Zaadit tersebut terpaksa harus diamankan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan ditariknya ke luar ruangan Balairung, serta dibawa ke Pengamanan Lingkungan Kampus (PLK).
"Tidak ada (kekerasan), cuman diminta keterangan saja, diminta identitasnya. Aksi ini dilakukan spontan, karena sebenarnya niatnya sudah ada tapi berubah-ubah rencana, menyesuaikan kondisi di dalam juga," ujar Zaadit.
(Kinanti Senja)
-
Diresmikan Jokowi, Bendungan Ameroro Garapan Hutama Karya Hadirkan Sejumlah Manfaat Hutama Karya menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan Bendungan Ameroro, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tepat waktu, tepat mutu serta zero accident
-
Jokowi Perintahkan Respons Cepat Banjir Lahar Dingin di Sumbar Berdasarkan keterangan BNPB per 14 Mei 2024 pukul 06.35 WIB, korban jiwa yang meninggal dunia akibat bencana tersebut tercatat menjadi 50 orang, 27 orang hilang, 37 orang luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi
-
Presiden Jokowi Resmikan Jalan Daerah 165 km di 15 Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara Presiden Jokowi Resmikan Jalan Daerah 165 km di 15 Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara
-
Permintaan Global Sangat Besar, Jokowi Bisiki Pemerintahan Baru Lanjutkan Budidaya Ikan Nila Presiden menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tambak ikan nila di atas lahan seluas 78 ribu hektare bekas tambak udang tersebut, membutuhkan biaya sekitar Rp13 triliun
-
Klub Presiden Cara Prabowo Beri Ruang Jokowi Cawe-cawe? Sebaiknya PS membangun ruang publik untuk menerima masukan saat memimpin. Sebab, tantangan ke depan lebih besar, terutama menguatkan kepercayaan publik yang luntur di akhir pemerintahan saat ini