Berani Gak PAN Keluar Dari Koalisi Jokowi-JK?

JAKARTA, MerdekaNews – Amien Rais meminta PAN segera angkat kaki dari koalisi. Amien tidak mau partai yang didirikannya menjadi beban sejarah.

Uapan Amien ini sekaligus menjawab tantangan Wapres Jusuf Kalla yang mengkritik PAN kerap berseberangan dengan sikap pemerintah.

"Yang betul Pak JK, yang betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar. Karena akan menjadi beban sejarah," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2017).

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan, bila PAN tetap berada dalam koalisi, akan ikut memikul dosa rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi, Meikarta, dan lain-lain, dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa, tapi pengembang," ucap Amien.

Selain itu, bila PAN berkukuh tetap di koalisi, Amien menilai PAN bakal dikenang sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tapi tidak membela rakyat. "Ujung-ujungnya menjadi pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang," ujarnya.

Nih, Dosa PAN Dikoalisi

PAN dicibir sebagai partai nakal. Walau mendukung pemerintah dan mendapatkan jatah menteri, tapi sikap politiknya selalu berbeda.

Sikap PAN sempat membuat Wapres JK kesal. JK meminta PAN sebaiknya keluar koalisi.

PAN beberapa kali berbeda sikap dengan pemerintah. Juli 2017, misalnya, PAN berbeda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi lain perihal Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Saat itu, PAN mempermasalahkan presidential threshold dan parliamentary threshold, yang masing-masing 20-25 persen serta 3,5 persen.

Yang terbaru, PAN kembali berbeda sikap dengan partai-partai koalisi pemerintah lainnya soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). PAN bersama dengan PKS dan Gerindra tidak mendukung Perpu itu disetujui menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan tidak selalu PAN berbeda sikap dengan pemerintah. Dalam pembahasan RUU Tax Amnesty dan APBN 2018, misalnya, PAN satu sikap dengan pemerintah.

Menurut Taufik, bila PAN berbeda sikap dengan pemerintah, hal itu lantaran mengikuti permintaan masyarakat yang menjadi konstituennya.

"PAN akan tetap menghormati dan mendukung pemerintah," janji Taufik.

  (Khairi Ataya)