Sulit Naikkan Elektabilitas, Golkar Sebaiknya Tidak Paksakan Diri Jagokan Airlangga di Pilpres 2024 

Jakarta, MERDEKANEWS - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) ‎menyoroti elektabilitas ketua umumnya Airlangga Hartarto yang masih sangat rendah untuk bisa diusung menjadi capres di Pilpres 2024. Sehingga bisa berdampak ke Partai Golkar.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menyarankan agar Partai Golkar untuk tidak terlalu memaksa Airlangga Hartarto untuk diusung menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. 

"Golkar jangan terlalu memaksa mencalonkan Airlangga sebagai calon presiden dengan elektabilitasnya yang seperti itu. Jadi harus terbuka untuk berbagai kemungkinan," ujar Ray saat dikonfirmasi, Senin (17/1).

Ray menuturkan, saat ini sudah sulit untuk bisa menaikkan elektabilitas Airlangga Hartarto. Pasalnya tidak ada momentum yang membuat publik bersimpati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.

"Sebab sejauh ini sudah agak sulit menaikan elektabilitas Pak Airlangga. Karena tidak ada satu peristiwa yang membuat beliau ini dikenal, di Menteri Koordinator di Bidang Ekonomi, artinya sulit menaikan elektabilitas beliau," katanya.

Ray berujar, baliho-baliho yang sudah bertebaran ini juga tidak terlalu signifikan untuk bisa menaikan elektabilitas Airlangga Hartarto. Padahal dia mesti bersaing dengan tokoh-tokoh lain untuk menjadi capres.

"Ya baliho tidak memberikan efek signifikan, sudah tidak terlalu signifikan, dan efek baliho juga tidak besar. Tentu ada efeknya tapi tidak besar, dan signifikan," ungkapnya.

Ray menilai, jika Partai Golkar terus memaksa mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres, maka akan berimbas ke elektabilitas partai berlogo pohon beringin ini. Pasalnya publik tidak tertarik terhadap capres yang diusung Golkar.

"Ya imbasnya bisa ke elektabilitas partai politiknya. Jadi partai politiknya jadi kurang diminati publik jika misalnya mencalonkan Airlangga sebagai calon presiden," tuturnya.

Karena itu, Ray mengatakan Airlangga harus memilih satu fokusnya saat ini. Jika tetap menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maka akan sulit untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal elektabilitas.

"Saya kira kalau Airlangga rangkap jabatan sebagai ketua partai dan menteri agak sulit. Karenanya tinggal dipilih saja meninggalkan yang mana supaya beliau bisa lebih fleksibel, karena kalau sekarang mau tidak mau harus mengurusi kementerian," imbuhnya.

Sebelumnya, Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) ‎Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, elektabilitas Airlangga Hartarto sangatlah memprihatinkan. Hal ini merujuk dari data survei Voxpol Center yang menyebutkan Airlangga Hartarto hanya mendapatkan 0,8 persen. Sementara di Indikator Politik Indonesia sebesar 0,2 persen.

"Selain elektabilitas yang defisit, hal ini diperparah dengan elektabilitas ketua umum yang diusung menjadi capres yang memprihatinkan dan memalukan," ujar Sirajuddin dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (13/1).

Karena itu, lanjut Sirajuddin, buruknya elektabilitas Airlangga Hartarto ini berdampak secara sistematik dan epistemik terhadap citra Partai Golkar. Padahal struktur partai dan anggota DPR dari Golkar sudah menebar baliho terhadap Airlangga.

"Namun hal itu faktanya tidak memberi dampak signifikan, hal ini dapat dianggap bahwa masyarakat tidak tergerak memberikan dukungan, jika ada kenaikan maka kenaikan itu dapat dipastikan sebagai angka yang perlu dipertanyakan sumber dan kridebilitasnya," katanya.
  (Hadi Siswo)