Mengukur Elektabilitas Partai Golkal dalam Bayang-Bayang Skandal Ketua Umum

Oleh: Paskalis Kossay 

Hasil Survei Charta Politika Indonesia (Tempo,com 20/12) menunjukan tingkat elektabilitas Partai Golkar cenderung menurun pada posisi ketiga ( 9,4 % ) setelah PDIP ( 24,9 % ) dan Partai Gerindra pada posisi kedua ( 13,9 % ). 

Selain itu elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar terpaut pada posisi buncit ( 1,0 % ) dari 10 tokoh yang berpotensi masuk dalam Calon Presiden 2024. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bersaing pada tiga besar elektabilitas tertinggi. Masing-masing , GP ( 28,2 % ) , PS ( 23,8 % ) dan AB ( 19,6 % ). Survei ini dilakukan sejak 29 November - 6 Desember 2021 dan dilouncing pada 20 Desember 2021.

Dari hasil Survei ini memperlihatkan pada kita bahwa elektabilitas Partai Golkar cenderung menurun dari hasil Survei sebelumnya berada pada posisi kedua setelah PDIP. Apalagi elektabilitas Calon Presiden Ketua Umum Partai Golkar menurun drastis jauh dibawah sepuluh besar . 

Apa faktor penyebab sesungguhnya yang mempengaruhi penurunan elektabilitas Partai Golkar maupun elektabilitas calon presiden partai golkar. Hal ini banyak penyebab, antara lain : (1). Konsolidasi Organisasi Partai berjalan tidak efektif. Terbukti masih banyak Kepemimpinan Daerah Provonsi dan Kabupaten / Kota bersifat sementara ( Plt ), (2).   Isue Skandal Ketua Umum. Kasus ini cukup serius dan berpengaruh kuat menurunkan tingkat elektabilitas Partai maupun calon presiden sendiri, (3). Kasus Korupsi yang ditimpa pada beberapa elit partai seperti kasus Wakil Ketua DPR RI .Kasus Korupsi ini cukup berpengaruh luas diseluruh daerah hingga mempengaruhi elektabilitas partai golkar.

 Khusus penyebab penurunan elektabilitas Ketua Umum sebagai calon presiden partai golkar tak lain adalah karena terhembusnya kuat soal skandal perselingkuhan yang beredar  luas belakangan ini. Isue ini sudah menjadi konsumsi publik , apalagi sudah menjadi delik aduan pidana setelah pihak korban secara resmi melaporkan ke Polda Metro Jaya.

Pengaruhnya cukup besar mengganggu elektabiltas partai karena sudah menjadi bola liar panas. Akan terus digoreng dalam kepentingan politik kompetitor elemen partai maupun tokoh politik lain. Dan ternyata isu skandal ini nampaknya sudah tidak bisa terbendung lagi, semakin kencang tersebar luas melalui media massa baik media sosial maupun media cetak dan elektronik.

 Akibat dari isu skandal ini tentu saja mempersulit posisi partai golkar sendiri. Partai  tidak bisa menghindar dari posisi Ketua Umumnya. Publik akan menilai kasus AH pribadi sama  saja dengan partai sebab AH masih melekat sebagai Ketua Umum Partai. Sehingga Partai Golkar menetima limpahan penilaian buruk tersebut dan menjadi kerdil dalam bayang-bayang isu skandal Ketua Umum tersebut.

Dari hitung-hitungan waktu pemilu 2024, tinggal dua tahun efektif menghadapi pemilu 2024. Katakanlah tahun 2022 nyaris tidak cukup waktu untuk mempersiapkan diri menuju 2024. Sebab tahun 2022 ini energi akan terkuras habis menghadapi kasus skandal Ketua Umum. Selama itu pula pembentukan opini buruk terhadap partai golkar akan terus terbangun dan berjalan semakin memperburuk citra partai golkar hingga pada gilirannya dalam hasil pemilu 2024 nanti partai sebesar ini bisa terjun bebas masuk dalam deretan partai gurem. 

Sadar kah tidak akan akibat sistemik dari isue skandal Ketua Umum. Sebaiknya Ketua Umum secara gentlement tampil mengklarifikasi kasus ini kepada publik. Bila perlu letakan jabatan sebagai Ketua Umum, fokous dan konsentrasi menghadapi masalah ini sampai tuntas. Ini saran saja sebagai kader partai, sebab setelah saya mempelajari dinamika yang berkembang , implikasi dari kasus skandal ketua umum ini cukup serius trend penurunan elektabilitas partai. 

*) Kader Golkar Papua (***)