merdekanews.co
Rabu, 22 September 2021 - 16:33 WIB

Pastikan Kampus Merdeka Berjalan, Mendikbudristek Gali Aspirasi Pendidikan Tinggi di Jambi

Hadi Siswo - merdekanews.co
Menteri Nadiem di hadapan para rektor perguran tinggi se-Provinsi Jambi dan perwakilan mahasiswa penerima KIP Kuliah, Selasa (21/9).

Jambi, MERDEKANEWS -- Salah satu tujuan kunjungan kerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Provinsi Jambi adalah untuk memastikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berjalan lancar.

Pada kunjungan hari pertamanya, Mendikbudristek mengunjungi Universitas Jambi (Unja) untuk mendengar aspirasi sekaligus berdiskusi dengan pemangku kepentingan pendidikan tinggi se-Provinsi Jambi, baik negeri maupun swasta.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Gedung Rektorat Unja tersebut, Menteri Nadiem mengapresiasi atas pencapaian perguruan tinggi di Jambi yang masuk dalam partisipan terbesar ketiga dalam program MBKM. Menurut Menteri Nadiem, MBKM bukanlah hal mudah bagi universitas, karena ada pengorbanan yang dilakukan sebab mahasiswanya belajar di luar prodi bahkan di luar kampus selama tiga semester.

“Dengan memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama tiga semester, upaya keras dari program studi dituntut untuk mendukung kelancaran program,” tutur Menteri Nadiem di hadapan para rektor perguran tinggi se-Provinsi Jambi dan perwakilan mahasiswa penerima KIP Kuliah, Selasa (21/9).

Menteri Nadiem mengingatkan, mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka wajib diterima di program studi yang sudah disetujui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek). Begitupun dengan kelulusan, mahasiswa yang mengikuti program ini jangan sampai tertunda kelulusannya.

Partisipasi mahasiswa dan dosen dalam program Kampus Merdeka, lanjutnya, membuka kesempatan bagi keduanya untuk mengerti dunia di luar akademisi. “Jadi mahasiswa bisa mengerti ‘lautan terbuka’. Bukan hanya dunia akademisi saja. Kalau kita tidak ‘berenang’ ke ‘lautan terbuka’ itu, mahasiswa kita akan tenggelam,” jelasnya.

Mendikbudristek menyampaikan, partisipasi mahasiswa dalam sebuah proyek menjadi pemicu agar berkembangnya nalar kritis di pendidikan tinggi. Keterlibatan dan kolaborasi adalah beberapa perubahan yang menjadi fokus dalam Kampus Merdeka. “Sudah tidak zamannya, mahasiswa dapat ceramah di kelas lalu ujian. Partisipasi dalam proyek bisa menjadi identitas universitas tersebut, karena kita ingin sebanyak mungkin industri hijrah ke kampus,” tuturnya.

Selain berbicara tentang Kampus Merdeka, Menteri Nadiem juga mendengar aspirasi dari sivitas akademika pendidikan tinggi di Jambi. Pembantu Rektor Tiga Bidang Kemahasiswaan Universitas Batanghari, Sugiarno, mengemukakan bagaimana sulitnya perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mendapatkan mahasiswa, terutama di kondisi pandemi Covid-19. Dalam kesempatan tersebut, ia berharap Mendikbudristek dapat mengeluarkan regulasi terkait penerimaan mahasiswa baru di PTS.

“Kalau di PTN ada ujian mandiri, kalau kami (PTS) sulit sekali. Sekarang seluruh PTS mengalami penurunan. Jadi kami minta regulasi terkait hal tersebut,” kata Sugiarno.

Menjawab masukan tersebut, Mendikbudristek mengatakan, penerimaan mahasiswa baru di PTN didasarkan pada rasio dosen dan mahasiswa. Selama rasio tersebut terpenuhi, kata dia, maka sebenarnya tidak menyalahi aturan. Namun demikian, Menteri Nadiem menyampaikan, masalah pengelolaan PTS dengan sumber daya yang kecil dapat diatasi dengan konsolidasi dan kerja sama antar PTS. “Harus ada skala minimum yang cukup besar agar PTS dapat dikelola dengan baik,” jelasnya.

Jawaban Menteri Nadiem terkait PTS ini didukung juga oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam. Ia menjelaskan, Kemendikbudristek mendukung PTS dapat menjadi lebih besar dengan merger atau konsolidasi. Ia menyebut, Kemendikbudristek menyediakan alokasi anggaran Rp30 miliar untuk hibah konsolidasi atau perkawinan PTS.

Nizam menjelaskan, program MBKM mendukung terjadinya perkawinan masal baik antar perguruan tinggi maupun antara perguruan tinggi dengan industri. Program ini, jelas dia, memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa dan dosen tentang kondisi perguruan tinggi di wilayah lain. “Jadi mahasiswa PTS di Jambi bisa ke Unja, atau mahasiswa Unja bisa ke Eropa. Jadi kesempatan untuk saling kenal dan berkolaborasi semakin besar,” katanya.

*Dukungan dari Sivitas Akademika Pendidikan Tinggi Jambi terhadap MBKM dan KIP Kuliah*

Masih dalam kesempatan tersebut, Pembantu Rektor Tiga Universitas Batanghari, Muhammad Sugihartono, yang juga menjabat sebagai Ketua Forkomawa LLDikti Wilayah X, menyampaikan salah satu dukungan terhadap MBKM adalah dengan penyelenggaraan entrepreneur award khusus PTS di lingkungan LLDikti Wilayah X. Di ajang ini, mahasiswa dapat mengembangkan kreativitasnya untuk membuat peluang usaha sendiri.

Mendengar hal tersebut, Menteri Nadiem mengapresiasi langkah LLDikti Wilayah X yang mendorong mahasiswa untuk berwirausaha. Ia mengatakan, MBKM membuka peluang bagi mahasiswa untuk membuka lapangan kerja setelah lulus dari perguruan tinggi.

“Kalau hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang sudah ada, tidak mungkin, karena sangat terbatas. Makanya kalau bisa berwirausaha, itu akan lebih banyak menyerap tenaga kerja,” jelasnya.

Presiden Mahasiswa BEM Unja, Kurnia Nanda, saat bertemu dengan Mendikbudristek juga menyampaikan betapa keberadaan KIP Kuliah sangat membantu dia dan teman-temannya dalam mencapai mimpi di perguruan tinggi. Namun demikian, Nanda meminta agar kuota KIP Kuliah, utamanya di Provinsi Jambi dapat ditambah. Hal tersebut dikemukakan Nanda setelah dirinya berinteraksi secara langsung, mengajar anak-anak Rimba (Suku Anak Dalam) di Provinsi Jambi yang memang tidak memiliki biaya untuk sekolah.

Menjawab hal tersebut, Menteri Nadiem menjelaskan bahwa bantuan pendidikan baik untuk dosen, hibah, hingga beasiswa, menyasar pada seluruh komponen masyarakat yang membutuhkan. Kuota yang disediakan pun sudah cukup banyak. Namun demikian, Mendikbudristek akan terus mengkaji agar aspirasi-aspirasi sejenis akan semakin terfasilitasi.

(Hadi Siswo)





  • Mendikbudristek Dorong Guru Honorer yang Lulus ASN PPPK untuk Berbagi Inspirasi dan Dukungan Mendikbudristek Dorong Guru Honorer yang Lulus ASN PPPK untuk Berbagi Inspirasi dan Dukungan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hari ini secara resmi mengumumkan hasil ujian seleksi pertama guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021.