merdekanews.co
Selasa, 16 Maret 2021 - 20:42 WIB

Pengamat Kebijakan Publik: Pencabutan FABA dari Daftar Limbah B3 Tutup Celah Praktek Mafia

Deka - merdekanews.co
Pakar kebijakan publik, Agus Pambagio

Jakarta, MERDEKANEWS – Presiden Joko Widodo resmi mencabut Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dari daftar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada 2 Februari 2021. 

Pakar kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai keputusan ini tepat karena FABA mempunyai banyak manfaat sehingga bisa dijadikan sebagai teknologi baru.

“Sebelumnya FABA itu jumlahnya banyak dan sulit dikendalikan sehingga dimasukan ke dalam kategori limbah B3. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, FABA ternyata bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang berguna,” ujar Agus dalam Polemik Trijaya, Selasa, (16/03/2021).

Agus menambahkan, pencabutan FABA dari daftar limbah B3 juga bisa mempersempit ruang gerak mafia yang “bermain” dalam pengelolaan limbah, sehingga berpotensi merugikan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

“Tempat pengelolaan limbah itu seluruhnya ada di pulau Jawa. Jika PLTUnya ada di Papua atau Sulawesi maka harus diangkut ke pulau Jawa dengan menghabiskan ongkos yang banyak. Jika menimbun limbah terlalu lama, ada hukumannya seperti denda berkisar satu sampai tiga miliar rupiah, sehingga PLTU harus selalu mencari tanah kosong yang baru untuk limbah agar tidak tertimbun tinggi. Sementara untuk mengelola FABA dibutuhkan pembuatan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan biaya hingga 400 jutaan, disinilah timbulnya praktik mafia,” ujar Agus.

Namun dengan kebijakan baru pemerintah, pengelolaan FABA kini bisa lebih mudah karena lagi tidak memerlukan dokumen Amdal. (Deka)






  • Kedaulatan Maritim Indonesia: Ancaman Atau Kolaborasi dengan Investor Asing? Kedaulatan Maritim Indonesia: Ancaman Atau Kolaborasi dengan Investor Asing? Dengan potensi besar yang dimiliki oleh angkutan logistik laut, minat beberapa perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia semakin meningkat. Salah satunya adalah Abu Dhabi Ports Group (AD Ports), yang baru-baru ini mengakuisisi perusahaan pelayaran Indonesia, PT Meratus Line, dengan nilai transaksi yang diperkirakan mencapai $2 miliar. Bahkan, rencananya AD Ports akan turut mengelola pelabuhan Patimban di Jawa Barat.


  • Perlu Strategi dari Jajaran Korpolairud Baharkam Polri  pada Pengamanan ALKI Perlu Strategi dari Jajaran Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan ALKI Untuk mampu mewujudkan hal tersebut Korpolairud Baharkam Polri menghelat Fokus Grup Discussion (FGD) dengan tema “Peran Stakeholder Dalam Rangka Pengamanan ALKI untuk Meningkatkan Harkamtibmas di Perairan” yang dilaksanakan pada hari Selasa 14 Nov 2023 di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Widodo Budidarmo Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.