Jakarta, MERDEKANEWS -Pemerintah membentuk Tim Koordinasi (Tikor),bansos pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Tim ini untuk memastikan pelaksanaan penyaluran bansos tepat sasaran.
Tahun ini, ditargetkan 5.498.936 masyarakat berpendapatan rendah atau miskin akan menerima bantuan sosial (bansos) pangan tahun ini.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penyaluran bansos beras sejahtera (rastra), dan bantuan pangan non tunai (BPNT), kepada keluarga penerima manfaat (KPM), akan dilakukan bertahap.
"Mulai Januari sampai Agustus 2018, dengan sasaran berjumlah sebesar 15.498.936 KPM," kata Tjahjo, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Menurut Tjahjo, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KPM juga harus bebas dari Harga Tebus Rastra (HTR).
"Jangan sampai ada satu warga di daerah yang terhambat menerima haknya. Kita ingin pastikan bansos sampai tepat waktu setiap tanggal 25," ujarnya.
Demi kelancaran penyaluran bansos rastra dan BPNT, Mendagri akan membentuk Tikor bansos pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Tikor nantinya akan diketuai oleh sekretaris daerah untuk memastikan pelaksanaan penyaluran bansos memenuhi 6T (Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi).
Tjahjo juga menambahkan, berdasarkan data badan urusan logistik (Bulog), per 2 Januari 2018 kemarin, masih ada masalah tunggakan HTR untuk tahun 2017 lalu sebesar Rp 150.995.733.905.
"Tunggakan itu kewajiban pemerintah daerah tertentu. Kepada Sekda yang menunggak HTR kepada Bulog agar menyelesaikan permasalahan tersebut, sebelum tahap penyaluran tahun 2018," kata dia.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi agar dana hibah dan bansos tak disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.
(Aziz)
-
Konferensi Pers Kementerian ESDM Soal Penambangan Ilegal Bijih Emas di Kabupaten Ketapang Kerugian negara akibat kegiatan tambang illegal ini masih dalam penghitungan dari lembaga terkait yang mempunyai kompetensi untuk menghitung kerugian negara
-
Kementerian PANRB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi Formasi CASN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap
-
Kementerian BUMN Gelar KAWFEST 2024 Dorong UMKM Fesyen Lokal dan Regenerasi Desainer Muda Keberagaman budaya Indonesia dapat terlihat dari berbagai jenis wastra dan motif yang ditampilkan dalam keunikan wastra nusantara dari masa ke masa. Keunikan wastra nusantara tersebut memiliki nilai jual baik di tingkat nasional maupun global
-
Wujudkan Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penyusunan Arsitektur SPBE Keterpaduan layanan digital pemerintah merupakan keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat
-
Kementerian PANRB Pacu Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat Tingkatkan Pengelolaan Pengaduan Jawa Barat telah memiliki modal yang baik dalam pengelolaan pengaduan melalui LAPOR! dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola LAPOR! dengan adanya tim khusus yang membidangi pengelolaan pengaduan