merdekanews.co
Kamis, 04 Januari 2018 - 06:15 WIB

Diam-diam Datang ke Markas Banteng

Emil 'Dilepeh' Golkar, Dirangkul PDIP Hingga Jago PPP Amsiong

Khairi Ataya - merdekanews.co
Ridwan Kamil dan Agung Suryamal

Jakarta, MERDEKANEWS - Kisruh antara Ridwan Kamil dengan PDIP berakhir. Emil sapaan akrab Walikota Bandung diam-diam datang ke Kandang Banteng di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakpus.

Emil dan PDIP memang sempat tegang. Emil yang merasa di atas angin terkesan ogah ngarep tiket dari PDIP.

Tapi belakangan, partai koalisi Emil yakni Nasdem, PPP dan PKB dan Golkar ribut. Mereka berebut posisi cawagub.

Alhasil, Emil yang sudah sesumbar akan menjadi kader Golkar langsung menciut setelah Airlangga Hartarto mencabut dukungan.

Selain Golkar, PPP dan PKB juga mengancam akan mencabut dukungan. Emil pun galau. Kini harapan Emil untuk bertarung di Pilkada Jabar adalah lewat PDIP.

Sumber Merdeka News di PDIP menyebutkan, Emil sudah hampir pasti didukung. "Keputusan akhir rapat pleno. Tapi, nama Emil menguat dan sangat kuat," aku kader Banteng yang namanya enggan disebutkan.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, apabila Emil resmi diusung oleh partainya untuk maju di Pilgub Jabar, maka ada satu perjanjian khusus yang harus dilakukan. Yakni, membantu memenangkan partai berlogo banteng moncong putih itu di Jawa Barat.

"Saya kira itu konsekuensi logis dari pada politik. Karan setelah pilkada ini berlanjut dengan pileg dan pilpres‎," ujar Andreas saat ditemui di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Anggota Komisi I DPR ini bahkan mengutip omongan dari salah satu pengamat politik di Indonesia. Apabila partai memenanggi pilkada maka akan mempengaruhi proses politik yang ada. Sehingga dalam hal ini Ridwan Kamil perlu membantu PDIP memenangkan suara pilpres di Jawa Barat.

"Karena kemenangan di pilkada maka akan mempengaruhi proses politik yang ada‎," katanya.

Namun demikian kontrak politik itu dikatakan Andreas tidak serta merta ‎dalam bentuk hitam di atas putih seperti surat, yang kemudian dibubuhkan tanda tangan Ridwan Kamil.

Kontrak politik bisa berupa ucapan dan janji dari Ridwan Kamil untuk totalitas membantu meraih suara tertinggi di Jawa Barat.
‎"Ini jauh lebih penting ketimbang PDIP melakukan pakta integritas, karena toh komitmen politik tidak harus dilakukan secara tertulis tapi bagaimana praktik di lapangan," katanya.

Namun demikian, kapan deklarasi kepada Ridwan Kamil tersebut dilakukan. Andreas mengaku tidak bisa mengatakannya. Karena belum pasti juga partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri mengusung Ridwan Kamil.
‎"Karena dalam politik tidak ada yang pasti," pungkasnya.

PPP Amsiong

Ibarat memukul angin, manuver PPP bakal amsiong. Mimpi partai Ka'bah yang akan menduetkan Emil dengan kadernya Uu Ruzhanul Ulum bakal kandas.

Karena jika PPP ngambek maka Emil tetap bisa maju. Karena, masuknya PDIP sudah cukup untuk mendaftar ke KPU.

Kabar yang beredar, PDIP akan mendukung Emil dan akan menduetkan dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar, Agung Suryamal.

Ketua DPW PPP Jabar Ade Munawaroh mengatakan sudah berkomunikasi dengan Agung Suryamal. Tetapi menurutnya, kadernya Uu yang juga Bupati Tasikmalaya itu lebih punya pengalaman dibandingkan Agung Suryamal.

Menurutnya PPP sudah lebih dulu mengusulkan nama Uu kepada partai koalisi. Selain itu, Uu juga sudah memperlihatkan keseriusannya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas dengan terjun ke masyarakat Jabar.

"Kita sudah menyodorkan (Uu) dan pantas. Uu kan berbulan-bulan menunjukkan kesungguhan terjun ke masyarakat," tutur dia.

Ketika disinggung perbedaan pendapat dengan PKB yang mendukung figur alternatif, Ade tidak mempermasalahkannya. Ia menilai perbedaan ini merupakan dinamika yang lumrah terjadi dalam proses politik.

"Semua punya pendapat masing-masing. Ujungnya kan di DPP dan pilihan Ridwan Kamil," kata dia.

Ade mengatakan belum bisa memastikan sikap PPP ke depan apabila kadernya tidak terakomodir. Pasalnya, sambung dia, keputusan tersebut merupakan ranah DPP partai.

"Kalau Emil sulit menerima masukan, diserahkan ke DPP. Silahkan diatur di sana," ujar Ade. (Khairi Ataya)