Jonan: Pamflet Pencabutan Subsidi Gas Melon Hoax

Jakarta, MERDEKANEWS -Selain Wapres Jusuf Kalla, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga kena hoax gas melon. Nama Jonan dicatut. Dalam pembuat pamflet menyebutkan Jonan sudah mengajukan tentang rencana pencabutan subsidi gas melon ke Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Presiden Jokowi. Bahkan, disebutkan Kebijakan tersebut disebutkan akan dilakukan pada  Maret 2018. 

Menanggapi itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan kabar yang beredar di media sosial (medsos) yang menyebutkan pemerintah bakal mencabut subsidi gas 3 kilo gram (kg), adalah informasi palsu alias hoax.

Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana mencabut subsidi gas 3 kg.

“Kementerian ESDM masih tetap memberikan subsidi untuk elpiji 3 kg. APBN masih mengalokasikan subsidinya tahun 2018,” kata Hadi, Selasa (2/1/2018).

Ia mengatakan, dalam kebijakan gas melon ini, pihaknya hanya sebatas mengimbau dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mampu agar tidak mengonsumsi gas 3 kg. Hal itu dilakukan agar subsidi bisa lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.

Dia mengungkapkan, pihaknya tidak pernah membuat dan menyebarkan pamflet berisi tentang kebijakan mengenai warga yang berhak mendapatkan gas 3 kg. Hadi juga mengungkapkan, keterangan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang dikutip dalam pamflet tersebut, palsu.

“Itu  pamflet liar yang sebenarnya sangat tidak layak dikutip dan tidak jelas pertanggungjawabannya,” cetusnya. 

Seperti diketahui, dalam APBN 2018 alokasi subsidi energi pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp 94,5 triliun. Anggaran itu terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji sebesar Rp 46,9 triliun serta subsidi listrik sebesar Rp 47,7 triliun. 

Alokasi subsidi BBM dan elpiji tersebut ditujukan antara lain untuk perbaikan penyaluran untuk menyalurkan ketepatan sasaran. Sementara untuk subsidi listrik, akan difokuskan untuk pelanggan yang belum mampu, yakni golongan rumah tangga 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. 

Selain itu, untuk subsidi non energi dialokasikan sebesar Rp 61,7 triliun. Hal ini akan difokuskan antara lain untuk subsidi bunga kredit program sebesar Rp 18 triliun, untuk akses permodalan UMKM dan perubahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kementerian ESDM memang memiliki rencana melakukan penyaluran secara terbatas gas 3 kg. Namun, bukan pencabutan subsidi, melainkan agar alokasi tepat sasaran.  Program ini pun tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Paling cepat dilakukan pada tahun depan karena membutuhkan proses verifikasi dan validasi data di lapangan. 
  (Muhammad)