YLKI: Kebijakan Jokowi di 2018 Hanya Pencitraan Politik 

Jakarta,  MERDEKANEWS - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memperkirakan perlindungan konsumen pada 2018 tidak akan banyak perubahan, bahkan bisa jadi mengalami kemunduran.

"Sebab 2018 adalah tahun politik. Mayoritas infrastruktur politik akan difokuskan pada pencitraan atau politisasi kepentingan pemilihan kepala daerah serentak atau Pemilihan Presiden 2019," kata Tulus dihubungi di Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Tulus menduga kebijakan yang diambil pada 2018 akan lebih didominasi "kamuflase" saja. Akan lebih banyak kebijakan yang berbalut politisasi kebijakan publik yang lebih populis.

"Bisa jadi pada 2018 negara akan bermanis-manis pada rakyat dengan tidak menaikkan harga atau tarif komoditas publik. Namun, kondisi itu akan berbalik setelah Pemilihan Presiden 2019," tuturnya.

Tulus menduga setelah Pemilihan Presiden 2019 negara akan menggenjot perekonomian dengan menaikkan berbagai tarif/harga seperti tarif dasar listrik, bahan bakar minyak (BBM), bahkan mencabut subsidi elpiji tiga kilogram.

Apalagi, negara saat ini tampak kedodoran dalam menangani kebutuhan energi kelas menengah bawah melalui elpiji tiga kilogram.

"Selama setahun kemarin, penyaluran gas elipiji tiga kilogram bersubsidi semakin terdistorsi sehingga masyarakat menengah bawah harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan dengan harga mahal," ujarnya.
  (Kinanti Senja)