MERDEKANEWS -Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat menyebut, gerakan-gerakan ekstraparlementer untuk mewujudkan tujuan politik sekelompok orang sesungguhnya adalah tindakan membuang energi secara percuma.
Penegasan tersebut dikemukakan Lestari menanggapi aksi demo 1812, Minggu (20/12).
Menurut Lestari, para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, telah bersepakat memilih sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dalam proses bernegara.
"Sistem demokrasi yang kita sepakati bersama dirancang mampu mengakomodasi aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat bisa mengekspresikan aspirasi melalui mekanisme yang ada, termasuk pemilihan umum legislatif dan Presiden yang dilaksanakan secara langsung, jujur, dan transparan setiap lima tahun,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.
Menurut Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejak 2004, Indonesia telah memilih presiden, wakil di parlemen, dan para pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan langsung dalam sistem demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama.
Dengan demikian, masyarakat yang memiliki aspirasi dan kepentingan tertentu sebaiknya mengekspresikan melalui mekanisme tersebut, daripada melakukan gerakan-gerakan ekstraparlementer.
Tempuh Mekanisme Konstitusional
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, adanya gerakan ekstraparlementer saat ini, bisa saja terjadi sebagai akibat dari pemikiran akan adanya kegagalan partai politik dalam mengartikulasikan aspirasi sekelompok masyarakat itu dalam sistem demokrasi.
Lebih lanjut dia menyampaikan, sebaiknya kelompok masyarakat yang tidak puas dapat menempuh mekanisme secara konstitusional.
Apabila tidak puas dengan partai politik yang ada, tegas Rerie, masyarakat dipersilahkan mendirikan partai politik baru sebagai cara penyaluran aspirasi melalui mekanisme yang benar dan sesusai sistem yang berlaku, termasuk juga tentunya dalam menyampaikan ketidaksetujuan dalam menyikapi masalah.
Lestari juga berpendapat, kerumunan massa yang terjadi ketika gerakan-gerakan ekstraparlementer digelar, dalam kondisi dan situasi pandemi seperti saat ini memiliki potensi penyebaran virus korona yang tidak boleh dipandang remeh.
"Seharusnya semua pihak dapat bersikap secara arif dan bijaksana, apalagi angka penyebaran masih terus meningkat dan hendaknya kita harus memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan orang lain," ujarnya.
(Muh)
-
Program Prakerja Resmi Berlanjut di 2024 Pada 23 Februari 2024 dibuka gelombang baru penerima Prakerja yakni Batch 63, dengan target peserta sebesar 1,148 juta sepanjang tahun 2024. Kuota ini akan dieksekusi secara bertahap oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP)
-
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar di Jaktim Dicoret Sebagai Penerima KJP Plus 2024 Pencabutan KJP Plus ini diatur dalam Pasal 23 sampai dengan 26 dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 Tahun 2021
-
Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam, Legislator: Yakin Sampai 2025 Masih Jadi Gubernur DKI? Atau pak Heru sudah sangat yakin ya untuk menjadi Gubernur sampai 2025
-
Ejek Mahfud Md Saat Debat Cawapres, Gibran Dapat Sentimen Negatif Paling Tinggi di Medsos Polah Gibran selama debat cawapres kedua ini mendapat kritik keras dari netizen
-
Narwastu dari Winas Hadir Dalam Fashionality 2023 Winas sebagai produsen busana muslim dengan kekhasan model busana muslim Syar'i yang dipadu dengan kearifan lokal Indonesia hadir dalam gelaran Fashionality 2023 Impression yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) yang dihelat pada 12-14 Desember 2023 di Grand Ballroom, Trans Hotel Bandung.