
MERDEKANEWS - Oknum elit politik Jakarta diduga menjadi dalang aksi unjuk rasa yang ingin merusak Anies Baswedan. Cara ini bisa saja mengecoh kinerja Anies yang saat ini sedang konsen membasmi Corona.
Tuduhan sekelompok massa yang menyebut Anies Baswedan mendalangi demo penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah tuduhan keji.
Bahkan tuduhan itu masuk dalam katagori pelanggaran hukum dan masuk pencemaran nama baik. Hal ini dikatakan aktivis 98 yang juga inisiator Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) Agung Nugroho kepada wartawan, Kamis (29/10).
Seperti diberitakan, puluhan massa berdemo Balaikota DKI (28/10) dan menuduh Anies mendalangi demo buruh dan mahasiswa menolak pengesahan UU Ciptaker. Selain itu, ada juga insiden seorang ibu yang mengamuk dan membawa bensin ingin membakar Balaikota.
Hal ini diungkapkan oleh insiator Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ), Agung Nugroho pagi ini (30/10) kepada media melalui siaran pers LAJ yang disebar melalui media.
"Tuduhan ke Anies mendalangi demo adalah tuduhan sumir tanpa dasar. Apalagi hanya karena Anies mendatangi lokasi pembakaran halte Busway yang merupakan aset pemprov dan berdialog dengan para pendemo," ungkapnya.
Agung melanjutkan, padahal banyak kepala daerah yang menemui pendemo. "Kan banyak gubernur dan wali kota menemui pendemo tolak UU Ciptaker diberbagai daerah. Kenapa harus Anies? Inikan aneh, soal mendatangi lokasi pembakaran halte Busway itu tanggungjawab gubernur sebagai pimpinan pemprov DKI. Dialog Anies dengan pendemo itu cara dan gaya Anies sebagai gubernur meredakan situasi agar kembali kondusif dan terbukti berhasil," bebernya.
Terkait tuduhan ambulans membawa logistik dan makanan, Agung kembali mengatakan itu juga sebagai tuduhan tanpa dasar. Agung justru mensinyalir adanya muatan politik dari demo tersebut.
"Ada dugaan elit politik di DKI yang bermain di belakang demo di Balaikota. Motivasinya bisa saja menutup opini atau pengalihan isu sekaligus mendeskreditkan Anies Baswedan," tegasnya.
Agung yang juga Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) meminta pihak-pihak yang bermain di belakang unjuk rasa di Balaikota itu untuk bersabar dan jangan mengganggu fokus Pemprov DKI di bawah komando Anies dalam penanggulangan wabah Corona.
"Rakyat DKI itu cerdas-cerdas dan bisa menilai mana aksi membela rakyat mana titipan. Kami bukan penjilat Anies tapi berdasarkan fakta di lapangan ya aneh lah," tambahnya. (Khairy/MN)
-
Tampung Kritik Mahasiswa, Demokrat Junjung Kebebasan Berekspresi Mimbar bebas di Taman Politik, DPP Partai Demokrat tetap terbuka bagi elemen-elemen masyarakat yang ingin mengekspresikan pendapatnya, termasuk para mahasiswa.
-
Jokowi dan DPR Jadi Bulan-bulanan Mahasiswa, Rizal Ramli Bilang Begini Menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah, ekonom senior Rizal Ramli buka suara. Kata ini, kejadian ini merupakan pertanda pancaroba bagi Indonesia. Begni kata begawan ekonomi yang tetap memelihara pandangan kritisnya.
-
Kepala Daerah di Papua Kecewa Maklumat MRP, Picu Eksodus Ratusan Mahasiswa Kepulangan ratusan mahasiswa Papua karena terprovokasi maklumat Majelis Rakyat Papua (MRP) sangat disesalkan kepala daerah. Maklumat yang dikeluarkan pada pada 21 Agustus 2019 itu mendorong para mahasiswa tersebut pulang kampung meninggalkan tempat belajarnya.
-
Maklumat MRP: Mahasiswa Papua kembali Kuliah di Kota Studi Masing-masing Majelis Rakyat Papua mencabut maklumat tanggal 21 Agustus 2019 nomor 05/MRP/2019 sekaligus diserukan agar mahasiswa Papua yang belum ke provinsi Papua untuk tetap melanjut studi di masing-masing kota studi.