Sandi: Kita Tegas, Tolak Reklamasi

JAKARTA, MerdekaNews – Nasib reklamasi mulai terlihat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno, tegas untuk menghentikan proyek reklamasi. Tidak ada tawar menawar.

Sandi ingin menunaikan 23 Program kerja yang dijanjikan selama masa kampanye Pilkada DKI 2017.

"Pandangan sudah jelas buat kami, tertulis jelas di rencana kerja, bahwa kami mengambil posisi menghentikan reklamasi. Sudah final," kata Sandiaga saat diskusi 'Untung Rugi Reklamasi' di DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Minggu (29 Oktober 2017).

Menurut Sandi, saat ini terkait reklamasi tidak akan dilanjutkan, sebab itu merupakan mandat rakyat Jakarta yang dipercayakan kepadanya dan Anies Baswedan. Sandi meminta semua pihak untuk sama-sama mencari cara untuk menjalankan mandat dari rakyat tersebut.

"Bagi kami reklamasi bukan untung rugi, tetapi keberpihakan rakyat kecil, kaum tertindas, dan termarjinalkan. Keinginan kami sama-sama menghadirkan kepastian (terkait reklamasi)," ujarnya.

Menurut Sandi, kepastian hukum adalah suatu hal yang sangat penting bagi para pengusaha. Untuk itu, ia memastikan kepada para pengusaha bahwa proyek reklamasi tidak akan dilanjutkan.

"Saya juga pengusaha, kepastian hukum menjadi beban pengusaha. (Ini) kepastian bagi pengusaha bahwa reklamasi dihentikan, dan mari kita duduk sama-sama untuk menata ke depan dalam proses transparan terbuka dan berkeadilan," ungkapnya.

Di tempat yang sama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, persoalan ibukota bukan hanya soal reklamasi dan Hotel Alexis.

“Saya kasihan Anies-Sandi terus dikejar Alexis dan rekkamasi,” terang M Taufik yang juga menjadi pembicara.

Persoalan ibukota kata dia, bukan hanya soal Alexis dan reklamasi. Dan, Anies-Sandi tidak perlu fokus dengan dua hal tersebut.

“Yang lebih penting selama masa kerja Anies-Sandi warga Jakarta harus bahagia. Golnya kan membahagiakan warga," terang Ketua Gerindra DKI Jakarta ini.

Namun, Taufik mengungkapkan, persoalan reklamasi harus terus didiskusikan dan dicari jalan keluar agar masyarakat bisa bahagia. Kemudian, investor pun tidak kecewa. "Ini yang perlu dicermati dan perlu diskusi panjang," terang mantan Ketua KPUD DKI Jakarta ini.

Kurang Sosialisasi

Ketua Frakai Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali, menilai gelombang protes soal reklamasi karena adanya sumbatan informasi. Artinya, tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pengembang.

Menurutnya, ada informasi reklamasi yang tidak sampai kepada pihak yang tersangkut, terutama nelayan. “Pemprov, pengembang, masyarakat dan nelayan harus duduk bersama,” ujarnya.

 Dia menduga, ada ketertutupan soal reklamasi. “Ada aspirasi yang tidak berlanjut. Tidak nyambung, stagnan, munculah ledakan, protes dan sebagainya,” terang Ashraf.

Ashraf menilai menutup laut untuk membuat daratan baru bukan sesuatu yang tabu. Karena, banyak ibukota negara melakukan reklamsi dan hasilnya menjadi negara maju.

Secara ekonomi, reklamasi juga menguntungkan. Oleh sebab itu, Ashraf memadang reklamasi dapat dilakukan sepanjang tidak merugikan warga dan lingkungan.

“Saya melihat pulau yang dibangun 17 pulau ada 5.155 Ha. Ini hasilkan sisi ekonomi besar. Kalau ada nanti bangunan pemukiman perkantoran dan sebagainya diperkirakan bernilai Rp 500 T,” bebernya.

Ia nenambahkan reklamasi tidak datang tiba-tiba. Sejak era Soeharto sudah direncanakan. “Kalau menguntungkan, tidak merugikan rakyat dan nelayan, kenapa tidak,” tambahnya.

  (Khairi Ataya)