Gelar Rakornis, KLHK Dan BNPB Perkuat Peran MPA Atasi Karhutla

MERDEKANEWS - Peran Masyarakat Peduli Api (MPA) diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di wilayah-wilayah rawan terbakar. 

MPA akan dibekali pengetahuan paralegal dan didukung oleh Kepala Desa, (Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas), Babinsa, tokoh masyarakat dan para pelaku lapangan bersama orkestra dalam menjaga alam untuk tidak terjadi karhutla.

“Jadi masyarakat memiliki dan beraktualisasi dengan kesadaran hukum serta menggunakan hak dan kewajibannya dalam mengelola sumber daya alam jangan sampai terjadi kebakaran," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Rapat koordinasi Teknis (Rakornis)  Karhutla MPA-Paralegal, di Jakarta, Jumat (24/07).

Menurut Siti, belajar dari pengalaman berat sejak tahun 2015 hingga 2019, akhirnya dapat diidentifikasi adanya 3 klaster utama dalam upaya pencegahan karhutla.

Pertama, pengendalian operasional dalam sistem satgas terpadu yang sudah berlangsung serta terpola. Kedua, analisis iklim dan rekayasa hari hujan dengan sistem dan teknik modifikasi cuaca.

Ketiga, pembinaan tatakelola lanskap, khususnya dalam ketaatan pelaku/konsesi, praktek pertanian dan penanganan gambut. 

Dikatakan Siti, klaster pengendalian operasional dengan sistem satgas terpadu yang telah berjalan selama 4-5 tahun perlu diperkuat operasi lapangannya untuk menjaga wilayah dari karhutla dengan peran utama masyarakat, atau dalam sistem kerja MPA-Paralegal. 

Siti menyampaikan, pengendalian operasional melalui deteksi dini, kesiapan pemadaman dan satgas terpadu selama ini sudah berjalan baik di daerah. 

Oleh karena itu, pola kerja MPA-Paralegal merupakan bagian penting di tingkat tapak dalam sistem satgas terpadu.

"Jadi ini bukan langkah baru, tapi penyempurnaan pola kerja satgas yang sudah berjalan bagus. Dengan MPA-Paralegal ini, kita membangun sistem pembinaan masyarakat," katanya.

Eks Sekjen DPD ini mengingatkan kepada jajaran daerah yang terdiri dari Kepala Dinas LHK dan Kepala BPBD dari enam provinsi baik, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Jawa Barat, bahwa penyelenggaraan pemda mencakup pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. 

Pada bagian pembinaan masyarakat dan konteks karhutla ini perlu betul-betul dijaga di tingkat tapak. 

Pada aspek analisis iklim dan wilayah, hal yang menjadi terobosan yaitu Teknik Modifikasi Cuaca (TMC). 

Sedangkan pada tataran pengelolaan Lanskap, Siti menekankan, pengendalian pengelolaan gambut, khususnya menjaga tinggi muka air gambut serta penerapan praktek pertanian khususnya dalam pembukaan lahan atau land clearing secara bijaksana.

Selain mengawasi tingkat ketaatan pemegang izin dalam praktek-praktek pengelolaan wilayah izin yang sudah sejak lama dalam belasan dan puluhan tahun memiliki izin konsesi dan HGU di lahan gambut. 

"Kalau ketiga klaster ini bisa berjalan, tahun depan kita bisa mengatur jadwal dan agenda untuk mencegah kebakaran terjadi dengan langkah-langkah teknis konkrit sepanjang tahun," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengatakan, semua pihak perlu kerja keras untuk mencegah karhutla.

"Tiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Mari kita rangkul, ajak dan libatkan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan karhutla," katanya.

Dalam Rakornis, Doni menyampaikan tiga rekomendasi yang perlu ditempuh sebagai upaya pencegahan karhutla. 

Pertama, mengembalikan kodrat gambut yang basah, berair, dan berawa. Kedua, ubah perilaku melalui penyuluhan terpadu dan terintegsi, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga, pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan dalam satu komando, satu sistem kerja.  
  (MUH)