MERDEKANEWS -- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan pihaknya terus berupaya mendorong kemandirian fiskal daerah.
Mengingat, Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan mayoritas pemerintah daerah belum mandiri.
Dari data BPK tahun 2019, hanya 1 dari 542 pemda di Indonesia yang memiliki indikator “sangat mandiri” yaitu Kabupaten Badung, Bali. Disusul DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat yang berada pada level indikator “mandiri”. Sedangkan daerah yang lain masih pada level indikator “belum mandiri” dan “menuju kemandirian”.
Demikian diungkapkan LaNyalla di hadapan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019 kepada DPD RI, Kamis (16/7/2020), di Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
DPD juga terus berupaya membantu daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui penyusunan RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah dan RUU BUMDes. Termasuk pula RUU yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas, yaitu RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Upaya lain yang didorong oleh DPD RI adalah meningkatkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, komunitas masyarakat dan partisipasi media. Salah satu tujuannya untuk optimalisasi aset daerah, sehingga lebih bernilai guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah,” ungkapnya.
LKPP 2019
Dalam LKPP yang mengkonsolidasikan 87 LKKL dan 1 LKBUN itu terrdiri dari 7 komponen laporan keuangan. Yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan oprasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Atas 88 laporan tersebut, BPK memberi opini sebagai berikut, WTP untuk 84 LKKL dan 1 LKBUN (96,59%). WDP untuk 2 LKKL (2,27%). Sementara terhadap 1 LKKL (1,14%) BPK RI tidak menyatakan pendapat. “Atas konsolidasi tersebut, BPK RI menyatakan opini WTP atas LKPP tahun 2019,” ungkap Agung Firman. (Deka)
-
UNESCO Berikan Sertifikat Inskripsi Warisan Budaya Dunia kepada Indonesia Penetapan ini akan memperkuat upaya Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan jamu sebagai warisan budaya, serta berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global
-
Penemuan Mayat di Pulau Pari: Berawal dari Open BO, Minta Tambahan Fee 100 Ribu Karin Dibunuh Nico Karena pelaku menolaknya, korban memaki dan mengancam pelaku hingga pelaku kalap membunuh korban
-
Kemendagri Gelar Bimtek Perencanaan dan Pengumpulan Data SPM Bidang Trantibumlinmas Kemendagri Gelar Bimtek Perencanaan dan Pengumpulan Data SPM Bidang Trantibumlinmas
-
Business Forum Hannover Messe 2024, Indonesia Bahas Langkah Strategis Kurangi Emisi Industri Penurunan emisi ditargetkan mencapai hampir 129.000 juta ton CO2 pada tahun 2060
-
Terinspirasi Indonesia, Like-Minded Countries termasuk Amerika Serikat Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit