
Jakarta, MERDEKANEWS - Pembiayaan proyek melalui surat berharga syariah negara (SBSN) pada 2018 naik menjadi Rp22,53 triliun, ketimbang 2017 sebesar Rp16,76 triliun.
Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek SBSN di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (22/12/2017), menjelaskan, infrastruktur yang diproyeksikan untuk dibiayai SBSN pada 2018, terdiri dari 587 proyek di 34 provinsi.
"Demikian juga kementerian dan lembaga pemrakarsa proyek meningkat dari tiga instansi kementerian menjadi tujuh instansi kementerian dan lembaga," ucap Suminto.
Instansi yang menjadi pemrakarsa antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Standardisasi Nasional.
Rincian proyek SBSN tahun anggaran 2018 antara lain 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dengan nilai Rp7 triliun, 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada KemenPUPR (Rp7,5 triliun).
Pembiayaan berikutnya yaitu 144 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air KemenPUPR (Rp5,28 triliun), 34 pembangunan sarana dan fasilitas gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan 32 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag (Rp1,5 triliun).
Selanjutnya, delapan proyek embarkasi haji di Ditjen Pengelolaan Haji dan Umrah Kemenag (Rp350 miliar), 245 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag (Rp355 miliar), tiga proyek pembangunan taman nasional di KLHK (Rp51 miliar).
Kemudian, dua proyek pengembangan gedung perguruan tinggi di Kemristekdikti (Rp315 miliar), satu proyek pengembangan laboratorium di Badan Standarisasi Nasional (Rp50 miliar), dan dua proyek pembangunan laboratorium di LIPI (Rp120 miliar).
(Setyaki Purnomo)
-
Utamakan Nyawa Rakyat, Ferry Mursyidan Minta Jokowi Tunda Pilkada Serentak 2020 Sampai Pandemi COVID-19 Reda Mantan Ketua Pansus Pemilu DPR, Ferry Mursyidan Baldan (FMB) mengingatkan pemerintah untuk tidak memaksakan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Kalau pemerintahan Joko Widodo nekat menggelar pilkada, jangan heran kalau sebaran pandemi COVID-19 semakin tak terkendali.
-
Tugas Heru Jadi Bos Bea Cukai Berakhir 1 Juli? Prestasinya Sih Biasa-biasa Saja... Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai kinerja Direktur Bea Cukai Heru Pambudi terlalu biasa. Artinya, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Jadi, buat apa dipertahankan.
-
Triwulan Dua, BI Catat Kinerja Industri Pengolahan Ambruk, Menteri AGK Layak Masuk Radar Reshuffle Jokowi Ada kabar kurang mengenakkan bagi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) di tengah menguatnya isu reshuffle. Kinerja industri manufaktor babak belur.
-
Utang Numpuk di Era Jokowi, Sri Mulyani Bilang untuk Tambal Bolongnya Anggaran Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bakal memanfaatkan pinjaman bilateral dan multilateral sebagai salah satu strategi pembiayaan utang guna menangani dampak pandemi Covid-19.
-
Tokoh Senyap Suhendra: Implementasi Butir-butir MoU Helsinki Kunci Kebangkitan Aceh Yayasan Sukma Bangsa, Sabtu (22/2/2020), menggelar "Kenduri Kebangsaan" di Kabupaten Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini ada perisitwa menarik.