merdekanews.co
Jumat, 22 Desember 2017 - 20:40 WIB

Dukung Pertemuan Tahunan IMF-World Bank

Menteri Basuki Cek Progres Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai 

Lintang Anindita - merdekanews.co
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkeu Sri Mulyani


Denpasar, MERDEKANEWS - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII terus memacu penyelesaian pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai. Simpang Tugu Ngurah Rai ini memang kerap mengalami kemacetan karena pertemuan lalu lintas dari empat arah yakni akses dari dan menuju Bandara Ngurah Rai, akses Tol Bali Mandara, dan akses dari Denpasar menuju kawasan wisata Nusa Dua dan sekitarnya.

Pada hari Jumat, (22/12/2017) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengajak Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani  untuk melihat progres pekerjaan underpass tersebut. Pada kesempatan tersebut turut hadir Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, Kapolda Bali Irjen Petrus R Golose.

“Saya sengaja mengajak Gubernur BI, Menko Kemaritiman dan Menkeu agar dapat melihat progres pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari pajak dan harus dipertanggungjawabkan hasilnya. Underpass ini dibangun dalam rangka mengatasi kemacetan dan mendukung penyelenggaraan pertemuan IMF – World Bank 2018,” kata Menteri Basuki. 

Konstruksi underpass dimulai pada 26 September 2017, dengan nilai Rp 168,3 miliar dan ditargetkan lebih cepat yakni Agustus 2018 dari target semula September 2018.   

Saat ditanya wartawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasinya atas kemajuan progres proyek yang nantinya akan sangat membantu kelancaran lalu lintas sehingga turis akan semakin nyaman berkunjung ke Bali. “Underpass juga diperlukan untuk menerima tamu annual meeting IMF-World Bank pada Oktober 2018. Sekitar 15 ribu orang akan datang sehingga perlu kelancaran bergerak,” jelas Sri Mulyani. 

Dalam pengerjaan pembangunan proyek ini Menteri Basuki menginstruksikan agar memperhatikan kualitas pekerjaan, melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk kebersihan. Menteri Basuki menargetkan penyelesaian dapat dipercepat pada Agustus 2018 dari semula September 2018. Dalam pembangunan underpass ini tidak dilakukan pemindahan posisi patung I Gusti Ngurah Rai. 

Progresnya telah mencapai 17,4 persen dari rencana 16,6 persen per 20 Desember 2017. Kontraktor pelaksana adalah PT. Adhi Karya-PT. Nindya Karya-PT. Wira KSO konsultan supervisi PT. Wira Widyatama JO PT. Aria Jasa Reksatama JOPT. Tata Guna Patria. Underpass akan memiliki panjang 712 meter, lebar 17 meter, dan tinggi 5,2 meter

Sementara itu Kepala BBPJN VIII Ketut Dharmawahana menyebutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan antara lain, pekerjaan secant pile 800 dimana telah dilakukan sebanyak 157 titik dari 456 titik pada zona I, pekerjaan boring pile 800 yang telah dilaksanakan sebanyak 90 titik dari 135 titik pada zone 1, pengadaan tiang pancang CSP 500, pemasangan box culvert, dan relokasi pipa PDAM. Menurutnya, pekerjaan sampai saat ini belum ada kendala terkait material dalam pengerjaan saat ini. 

Turut mendampingi Menteri Basuki dalam kunjungan tersebut adalah Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Inspektorat Jenderal Rildo Ananda Anwar, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya I Ketut Dharmawangsa, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Lintang Anindita)






  • Kemendagri Dukung Percepatan Peningkatan Konektivitas Daerah Kemendagri Dukung Percepatan Peningkatan Konektivitas Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian PUPR serta perwakilan dari Bappeda dan OPD melakukan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, Senin di Kantor Bappenas, Jakarta.


  • Kebon Kopi Ditangani, Akses ke Palu dan Donggala Terbuka Kebon Kopi Ditangani, Akses ke Palu dan Donggala Terbuka Pemulihan kondisi akses jalan pasca gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala menjadi salah satu dari empat fokus Kementerian PUPR disamping membantu evakuasi korban, penyediaan air bersih dan sanitasi serta pembersihan kota.


  • Penanganan Hulu-Hilir Sungai Ciliwung Oleh Kementerian PUPR Penanganan Hulu-Hilir Sungai Ciliwung Oleh Kementerian PUPR Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Ditjen Sumber Daya Air telah membangun infrastruktur pengendali banjir untuk mengurangi banjir di Jakarta dan sekitarnya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dalam hal pembebasan lahan dan sosial kependudukan.