Jakarta, MERDEKANEWS - Dalam pengarahannya di depan para calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjukkan kekesalan karena ada beberapa pengurus dan tokoh senior partai berlambang banteng moncong putih yang memaksakan anak atau kerabat dekatnya maju dalam pilkada atau pemilu.
“Berhentilah, kalau kalian punya anak, anaknya itu enggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh, saya. Lah iya toh, ngapain sih kayak enggak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga loh. Gimana, yo,” kata Megawati di Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Pernyataan keras Megawati tersebut, kata pengamat sosial politik Rudi S Kamri, adalah yang pertama kali dilontarkan secara terbuka. Sehingga menjadi tamparan keras bagi petinggi dan tokoh senior PDIP yang selama ini melakukan praktik nepotisme dalam pilkada atau pemilu. "Namun bisa dimaknai bahwa ada keinginan kuat dari Megawati agar PDIP menjadi partai modern yang berbasis kader, bukan berdasarkan nepotisme. Untuk jangka panjang keinginan Megawati tersebut akan membuat PDIP menjadi partai yang sehat," ujar Rudi di Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Keinginan Megawati saat ini, diakui Rudi, bertabrakan dengan upaya dari beberapa tokoh senior PDIP yang berkepentingan memajukan kerabat terdekatnya untuk menfaatkan kendaraan partai demi mendapatkan kekuasaan. "Sebagai contoh dalam Pilkada 2020 yang akan segera berlangsung, ada beberapa tokoh senior PDIP yang memaksakan anaknya maju. Di Kota Blitar, Jawa Timur, misalnya, anak dari mantan Walikota Blitar yang tengah terjerat kasus korupsi dipaksakan maju dalam Pilkada 2020," jelasnya.
Pun, lanjut Rudi, di Kabupaten Kediri, Jatim pula, tokoh senior PDIP Pramono Anung, yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet, juga memaksakan anak sulungnya, Hanindhito Himawan Pramana atau akrab dipanggil Dhito, maju sebagai calon Bupati Kediri pada Pilkada 2020. "Padahal Ditho belum genap berumur 28 tahun dan sama sekali tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan," cetus pria berkumis ini. "Padahal lazimnya partai modern, survei senantiasa digunakan untuk mengetes elektabilitas atau tingkat keterpilihan kandidat," sambung Rudi.
Menurut Rudi, di Kediri sampai detik ini belum pernah dilakukan survei terhadap Dhito untuk mendeteksi dukungan rakyat terhadap calon pemimpin di daerah itu. "Namun ada nuansa paksaan dari Pramono Anung untuk memajukan anaknya sebagai calon bupati," sesalnya.
Menjadi pertanyaan Rudi, apakah Pramono Anung dan tokoh senior PDIP lainnya tetap pada pendiriannya untuk memajukan anaknya pada Pilkada 2020? "Kalau benar terjadi, bukankah ini merupakan pembangkangan atau insubordinasi terhadap perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri?
Ini ujian serius bagi kredibilitas PDIP untuk membersihkan nama besarnya agar terbebas dari citra partai yang nepotis. Di samping itu, juga ujian bagi marwah dan kehormatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, apakah masih punya pengaruh kuat atau sudah mulai digergaji oleh pengurus di bawahnya," papar dia.
Kalau praktik nepotisme di PDIP ini dibiarkan berkembang liar, masih kata Rudi, sudah pasti akan menimbulkan resistensi dari masyarakat, dan hal ini sangat merugikan citra partai pemenang Pemilu 2019 ini. "Para petinggi partai seharusnya berpikir jangka panjang untuk kebaikan partainya, bukan memaksakan kehendak yang kontraproduktif terhadap langkah partai di masa yang akan datang. Kalau instruksi Ketua Umum PDIP tak ditaati, bagaimana mungkin PDIP bisa menjaga soliditasnya? Dalam kaitan ini publik berharap Megawati konsisten dengan ucapannya," tandas Rudi.
(Setyaki Purnomo)
-
Punya Jam Terbang Tinggi, PDIP dan PKS Berpeluang Jadi Oposisi Pemerintahan Probowo-Gibran keduanya bisa memungkinkan jadi oposisi dengan mempertimbangkan rekam jejak PDIP dan PKS dalam beberapa tahun terakhir
-
Ganjar Tegas Berada di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan PDIP? Bagi Ganjar hal itu penting agar mekanisme check and balance atau saling kontrol antarlembaga mampu terwujud secara baik
-
Tebar Baliho Di Sejumlah Titik, Mochtar Buka Suara Soal MajuJadi Walkot Bekasi 2024 Ketua Bappilu PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Mohamad maju ke Pilkada di Jawa Barat, sebagai calon Walikota Bekasi 2024 pada November mendatang.
-
Anggota KPU: Tidak Ada Lembaga Peradilan yang Bisa Batalkan Penetapan Prabowo Subianto-Gibran kini sudah tidak ada lagi lembaga peradilan dalam sistem keadilan pemilu yang bisa membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan Prabowo-Gibran sebagai Capres Terpilih Pilpres 2024 Penetapan tersebut tertuang dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024