
Jakarta, MERDEKANEWS -- Wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung fraksi PKS di DPR RI untuk membentuk Pansus (Panitia Khusus) terkait soal skandal kasus Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari 10 triliun.
"Jadi PKS adalah partai politik yang legal konstitusi konstitusional dan seluruh kegiatan yang berbasis pada legalitas dan konstitusionalitas, PKS sangat prihatin dengan beragam kondisi masalah hukum dan keuangan Indonesia, ada masalah BPJS, ada Jiwasraya dan lain sebagainya, karenanya sebagai partai yang menyuarakan kepentingan rakyat dan berkhidmat untuk kepentingan rakyat, maka sudah sangat wajar nya fraksi PKS Menindaklanjuti aspirasi aspirasi yang diberikan oleh rakyat di beragam Dapil yang dimiliki oleh PKS sesuai dengan kewenangan konstitusional untuk Pansus dan hak interpelasi BPJS." Kata Hidayat di gedung DPR/MPR, Rabu, (15/1)
Dirinya menegaskan pula, PKS sebagai partai yang melaksanakan amanah rakyat mendorong agar negara betul betul berpihak pada kepentingan rakyat dan membongkar sekaligus mengungkapkan kasus kasus korupsi karena hal tersebut adalah hak rakyat.
"PKS menegaskan bahwa sebagai partai politik memang melaksanakan amanah rakyat untuk rakyat dan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan rakyat, dalam hal ini adalah agar negara ini betul-betul berpihak pada rakyat, ya kalo ada kasus dibongkar diungkap." Ujarnya
PKS juga akan menggunakan hak interpelasi yang dimiliki fraksi PKS di DPR untuk persoalan kenaikan iuran BPJS yang sudah begitu panjang prosesnya, namun pada akhirnya iuran BPJS kelas III tetap terjadi kenaikan.
"Sesuai kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI karenanya proses BPJS sudah begitu panjang perjalanannya, tapi ternyata bahkan untuk kelas III pun masih dinaikkan juga yang terakhir." Ungkapnya
PKS juga mendorong agar fraksi fraksi lain di DPR RI untuk mendukung pembentukan Pansus (Panitia Khusus) soal Jiwasraya.
"Apa yang dilakukan oleh PKS kita berharap akan mendapatkan dukungan dari rekan-rekan dari fraksi-fraksi yang lain." Tuturnya
Hidayat Nur Wahid menepis anggapan terkait langkah PKS yang ingin membentuk Pansus (Panitia Khusus) soal Jiwasraya sebagai gerakan politisasi PKS untuk menjatuhkan pemerintah.
"PKS sudah menegaskan posisinya adalah oposisi bukan untuk asal beda, tetapi untuk membangun bangsa dan negara dari dua sisi sekaligus, dari sistem pemerintah dan dari sisi lain. Maka segala sesuatunya jangan dipolitisir seolah-olah ini adalah gerakan politisasi." Tandasnya (Deka)
-
Sampaikan Permintaan Maaf ke Sutiyoso, Hercules Malah Bilang Begini ke Gatot Nurmantyo Padahal, kata Hercules, ia selama ini sudah memperbaiki diri menjadi orang baik
-
Apkasi dan BGN Gelar Sosialisasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Se-Indonesia Apkasi dan BGN Gelar Sosialisasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Se-Indonesia
-
Refleksi 25 Tahun Otda, Pjs.Ketum Apkasi: Ayo Para Bupati Berlomba-lomba Bikin Daerah Miliki Daya Saing Kuat Secara Ekonomi Refleksi 25 Tahun Otda, Pjs.Ketum Apkasi: Ayo Para Bupati Berlomba-lomba Bikin Daerah Miliki Daya Saing Kuat Secara Ekonomi
-
Gubernur Banten Andra Soni Dukung BPOM Dalam Melindungi Konsumen dan Masyarakat Gubernur Banten Andra Soni Dukung BPOM Dalam Melindungi Konsumen dan Masyarakat
-
Gubernur Banten Andra Soni Terima Kunjungan Dubes Rumania Dan Adrian Balanescu Gubernur Banten Andra Soni Terima Kunjungan Dubes Rumania Dan Adrian Balanescu