Kredit Sindikasi Bank Mandiri Tahun Lalu Tembus US$3,4 Miliar

Jakarta, MERDEKANEWS - Sepanjang 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terlibat 34 transaksi sindikasi dengan nilai total loan sindikasi yang diarranged US$12,32 miliar.

Dari nilai tersebut, porsi pembiayaan yang dikontribusi Bank Mandiri sebesar US$3,4 miliar. Hal ini menempatkan Bank Mandiri pada posisi pertama kategori Mandated Lead Arranger dan posisi pertama kategori Bookrunner dalam Bloomberg League Table Reports Indonesia Borrower Loans 2019.

Selain itu, Bank Mandiri juga menempati urutan pertama dalam kategori Participants in Syndication Market dalam Bloomberg League Table yang menggambarkan limit partisipasi Bank Mandiri terhadap pasar sindikasi Indonesia.

Menurut Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Alexandra Askandar, perseroan aktif memperkuat eksistensi di kancah pasar sindikasi internasional, yang tercermin pada posisi Bank Mandiri sebagai bank dari Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam daftar Mandated Lead Arranger and Bookrunner di ASEAN loan berdasarkan data Bloomberg League Table Reports 2019.

“Pada tahun lalu, kami mencatat penyaluran kredit sindikasi yang sangat berkembang, termasuk pembiayaan secara structured finance. Hal ini menunjukkan komitmen kuat kami untuk menjadi bagian dari agen pendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Alexandra dalam rilis kepada media, Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Dia menambahkan, komitmen kuat tersebut terlihat dari data Bloomberg yang menunjukkan, pada 2019, mayoritas kredit sindikasi Bank Mandiri adalah ke sektor Infrastruktur, ketenagalistrikan beserta pembangkit listrik, migas, energi dan industri pertambangan

Salah satu contohnya, Alexandra menjelaskan, adalah kredit berskema sindikasi yang dikucurkan ke Angkasa Pura I menjelang tutup tahun lalu. “Kredit sindikasi yang dimaksudkan untuk membuka jaringan distribusi ke daerah-daerah terpencil itu ditandatangani pada 23 Desember 2019 dengan nilai total Rp4 triliun,” katanya.

Selain itu, Bank Mandiri terbukti aktif dalam pembiayaan infrastruktur sektor pertambangan mulai dari nikel hingga emas. Diharapkan hilir dari sindikasi ini mampu menambah nilai barang tambang yang pada gilirannya akan menambah pendapatan pemerintah melalui pajak dan PNBP.

  (Setyaki Purnomo)