merdekanews.co
Kamis, 07 November 2019 - 19:32 WIB

Abbas Dukung Mantan Penegak Hukum Jadi Dewas KPK

MUH - merdekanews.co
Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said saat jadi pembicara di acara diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Mengintip Figur Dewas KPK" di Komplek Senayan, Kamis (7/11)

MERDEKANEWS-Rencana Presiden Jokowi melantik Dewan Pengawas (Dewas) KPK bersamaan dengan pengambilan sumpah Pimpinan Komisoner KPK baru, pada Desember, didukung oleh Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said.

"Saya kira masyarakat tidak perlu takut adanya Dewas KPK. Biarkan badan ini bekerja dulu. Jika ada kekurangan dan kelemahan kita perbaiki," kata Abbas yang pernah mendapat tanda kehormatan dari Presiden Jokowi di acara Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Mengintip Figur Dewas KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11).

Abbas menegaskan, bahwa kehadiran Dewas bukan untuk melemahkan KPK. Sebaliknya, Dewas dihadirkan untuk memperkuat tatanan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Curiga boleh, tapi jangan berlebihan. Biarlah Dewas KPK yang dipilih presiden bekerja, dan kita support supaya KPK lebih kuat. Yang terpenting bukan banyaknya orang ditangkap, tetapi lebih kepada pencegahan," ujarnya.

Mantan Hakim Agung ini juga setuju dengan usulan pemerintah, Dewas KPK akan diambil dari unsur hukum dan nonhukum. Termasuk pensiunan penegak hukum berpeluang masuk menjadi Dewas KPK.

“Saya setuju usulan itu. Pimpinan Dewas harus diambil dari unsur hukum. Apakah mantan hakim, Jaksa, Polisi dan lainnya. Terpenting calon harus teruji di bidang hukum dan tidak memiliki masalah hukum," tegasnya.

Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman mengatakan, tidak hanya unsur hukum dan non hukum, pensiunan penegak hukum memiliki peluang menjadi Dewas KPK.

"Sangat dimungkinkan, kalau pensiun penegak hukum jadi Dewas. Tentu yang tidak aktif kan," kata Fadjroel.

Diketahui, Presiden Jokowi sudah mengantongi nama-nama Dewas KPK. Mereka akan dilantik bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru, pada Desember. (MUH)