Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengecam penusukan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, saat menghadiri acara di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/19). Atas alasan apapun, tindakan anarkis dan membahayakan nyawa manusia tersebut tak dibenarkan hukum. Siapapun pelakunya harus diproses secara hukum agar kejadian serupa tak menimpa siapapun di kemudian hari.
"Kecaman ini bukan karena penusukan ditujukan kepada Pak Wiranto yang kebetulan seorang pejabat publik. Tindakan membahayakan nyawa orang lain, apalagi ini bisa masuk kategori percobaan pembunuhan. Kejadian ini sekaligus menjadi early warning bagi kepolisian yang bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Bamsoet di Kawasan MPR RI, Jakarta, Kamis (10/10/19).
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap masyarakat tidak terprovokasi atas kejadian tersebut. Dirinya percaya, kepolisian bisa segera menyelesaikan masalah ini sesuai ketentuan yang berlaku.
"Walaupun kejadian tersebut berdekatan dengan waktu pelantikan Presiden - Wakil Presiden 2019-2024, namun tak perlu didramatisir secara berlebihan. Kepolisian harus segera mengusut tuntas motif pelaku, agar di masyarakat tidak berkembang berbagai teori konspirasi yang kadangkala justru menimbulkan berbagai prasangka, kekhawatiran dan ketakutan," tutur Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memastikan, kondisi Indonesia secara umum masih sangat baik, aman, damai dan terkendali. Masyarakat, pelaku usaha, maupun investor tak perlu khawatir.
"Selain ada Polri, kita juga punya TNI yang selalu siap sedia menjaga kedamaian Indonesia. Sinergi Polri dan TNI yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan. Masyarakat juga tetap waspada terhadap berbagai upaya yang berusaha memecahbelah NKRI," pungkas Bamsoet. (Gaoza)
-
Pj Gubernur Banten Al Muktabar : Penanganan Stunting Harus Dilakukan Secara Konstan Pj Gubernur Banten Al Muktabar : Penanganan Stunting Harus Dilakukan Secara Konstan
-
Penyuluh Agama dan Penghulu Diminta Berperan Aktif Dukung Empat Program Prioritas Pemerintah Menag Yaqut Cholil Qoumas meminta para Penyuluh Agama dan Penghulu ikut berperan aktif, terutama dalam proses sosialisasi dan edukasi
-
Viral Pungli Parkir di Masjid Al Jabbar, Sekda Janji Bakal Ada Penertiban dan Sanksi Setelah kendaraan terparkir, juru parkir yang memakai rompi itu langsung meminta uang
-
Program Prakerja Resmi Berlanjut di 2024 Pada 23 Februari 2024 dibuka gelombang baru penerima Prakerja yakni Batch 63, dengan target peserta sebesar 1,148 juta sepanjang tahun 2024. Kuota ini akan dieksekusi secara bertahap oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP)
-
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar di Jaktim Dicoret Sebagai Penerima KJP Plus 2024 Pencabutan KJP Plus ini diatur dalam Pasal 23 sampai dengan 26 dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 110 Tahun 2021