Cilacap, MERDEKANEWS -- Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun hunian berupa rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) bagi para petugas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Adanya bantuan perumahan tersebut diharapkan dapat membantu para petugas Lapas Nusakambangan dan keluarganya untuk tinggal di hunian yang layak.
"Rusun yang kami bangun untuk petugas Lapas Nusakambangan ini bukan sekedar hunian vertikal biasa. Tapi kualitasnya seperti apartemen jadi nyaman untuk ditempati petugas beserta keluarganya," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat Peresmian Rusun dan Rusus ASN di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (21/8/2019).
Peresmian Rusun dan Rusus di Pulau Nusakambangan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didampingi Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut
Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, perwakilan Polri, BNN, dan Satker Pengembangan Perumahan dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah.
Pembangunan Rusun dan Rusus ini, imbuh Khalawi, merupakan bentuk dukungan Kementerian PUPR dalam membantu meningkatkan kesejahteraan para petugas Lapas. Selain itu, para petugas dan keluarga yang tinggal di Pulau Nusakambangan bisa tinggal di rumah yang aman dan nyaman.
Bangunan Rusun ini selain dibangun yang baik seperti bahan bangunan yang berkualitas dan lantai granit, juga telah dilengkapi dengan prasarana dasar seperti tempat tidur tingkat, tempat tidur single, lemari, sofa, meja tamu, kursi dan meja makan.
"Kami siap mendukung program dari Keme kumham khususnya dalam menyediakan hunian yang layak bagi para pegawainya. Tak hanya di Nusakambangan saja, Kementerian PUPR juga telah membangun Rusun bagi para pegawai imigrasi di Bali dan Batam," terangnya.
Berdasarkan data yang ada, Rusun untuk ASN Kementerian Hukum dan HAM khususnya petugas Lapas Nusakambangan berada dalam wilayah Pulau Nusakambangan tepatnya di Desa Tambakreja, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
Dua tower Rusun tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2018 di Nusakambangan. Pertama adalah Rusun untuk ASN Lajang dibangun setinggi empat lantai dan unit hunian sebanyak 50 kamar. Daya tampung Rusunawa masing-masing kamar adalah empat orang sehingga total daya tampungnya sebanyak 196 penghuni. Biaya pembangunannya sekitar Rp 16,1 Milyar.
Sedangkan Rusun yang kedua adalah Rusunawa yang diperuntukkan untuk ASN yang sudah berkeluarga. Rusun ini dibangun setinggi tiga lantai dengan unit hunian sebanyak 42 unit. Tipe unit huniannya adalah tipe 36 dan mampu menampung 42 kepala keluarga. Anggaran untuk pembangunan Rusun ini senilai Rp 15,9 Milyar.
Sedangkan program pembangunan rumah kedua adalah rumah khusus untuk ASN di Lapas Pulau Nusakambangan. Rusus tersebut dibangun oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah.
Total Rusus yang dibangun sebanyak 28 unit tipe 36. Waktu pelaksanaan pembangynan adalah 210 hari mulai 4 Juni hingga 31 Desember 2018. Total anggarannya senilai Rp 4,648 Milyar. Setiap unit Rusus juga telah dilengkapi meubelair seperti tempat tidur, meja dan kursi makan, lemari pakaian dan sofa
Sementara itu, Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas bantuan perumahan nagi para pegawainya yang bertugas di Lapas Nusakambangan. Menurutnya hunian Rusun dan Rusus tersebut sangat memberikan manfaat mengingat tugas berat yang harus diemban para petugas saat menjalankan tugas di Lapas yang memiliki tingkat pengamanan superketat.
"Kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah banyak membantu dalam menyediakan hunian layak bagi pegawai Lapas Nusakambangan. Selain itu juga untuk melatih para warga binaan Lapas Nusakambangan untuk memiliki keahlian sebagai pekerja konstruksi," katanya. (Gaoza)
-
Dirjen PHU Kemenag Tegaskan Berangkat Haji Hanya Menggunakan Visa Haji, Bukan yang Lain! Penegasan ini disampaikan Hilman Latief menyusul banyaknya info yang menawarkan haji tanpa antre dengan berbagai jenis visa di media sosial
-
Jelang Arus Mudik, Dirjen Hubla Tinjau Kesiapan Transportasi Laut di Pelabuhan Kalianget Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 8 April 2024 dengan perkiraan 26,6 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik. Sedangkan arus balik diperkirakan pada 14 April 2024 dengan 41 juta pergerakan masyarakat kembali dari kampung halaman
-
Kementan, BRIN dan Peragi Teken MoU Akselerasi Swasembada Gula dan Penyediaan Bioetanol Kerjasama ini dimaksudkan untuk percepatan swasembada gula dan sebagai upaya mendukung produksi dan produktivitas komoditas tebu dan penyediaan bioetanol sesuai dengan Perpres 40 Tahun 2023
-
Dirjen Bimas Buddha: KUA untuk Semua Agama Permudah Umat Akses Layanan Pemerintah Kami menyambut baik dan mendukung rencana Bapak Menteri Agama terkait pelayanan administrasi keagamaan melalui KUA
-
Haji 2024: Setelah Soekarno Hatta, Bandara Juanda dan Adi Sumarmo Siap Terapkan Fast Track Tiga bandara tersebut siap digunakan untuk Macca Road