Menteri Desa Buka Rapat Kerja Para Bupati Seluruh Indonesia

Badung, MERDEKANEWS -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Badung, Bali, Rabu (21/9/2019). Selain Eko, rapat yang diikuti ratusan bupati itu juga dihadiri Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo dan Wagub Bali Tjokorda Oka Artha.

Menteri Eko mengatakan, kolaborasi antara pusat dan daerah harus terus ditingkatkan untuk mengakselerasi pembangunan perdesaan. “Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada para bupati yang selama ini telah bersama-sama membangun desa bersama pemerintah pusat,” ujar Eko.

Eko menjelaskan, Presiden Jokowi terus berkomitmen membangun ekonomi desa. Dana Desa pada tahun depan naik menjadi Rp 72 triliun. Dalam lima tahun ke depan, 2019-2024, total dana desa rencananya Rp 400 triliun. Lima tahun terakhir, 2015-2019, total dana desa sudah Rp 257 triliun.

“Model pembangunan desa di Indonesia telah menjadi rujukan dunia. Ekonomi desa terus bergeliat, dan secara konkrit mampu menurunkan angka kemiskinan perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ujar Eko.

Jumlah penduduk miskin di perdesaan yang per Maret 2019 sebanyak 15,15 juta jiwa atau 12,85 persen, turun 393.400 orang dari 15,54 juta orang pada September 2018. Kesenjangan perdesaan juga diturunkan jadi 0,317 dari sebelumnya 0,334.

“Untuk pertama kalinya, jumlah penurunan kemiskinan di desa jumlahnya lebih besar daripada di kota. Tentu saja salah satunya karena dampak dana desa dan kerja-kerja para bupati,” papar Eko.

Oleh karena itu, ke depan, Eko berharap kolaborasi positif antara Kementerian Desa dan pemerintah kabupaten se-Indonesia terus diperkuat. “Sudah banyak success story kebangkitan ekonomi desa yang didorong kerja sama kementerian dan para bupati. Harus terus dipacu ke depan,” ujarnya.

Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemkab se-Indonesia berterima kasih kepada pemerintah pusat yang memberi perhatian khusus kepada desa, yang tak lain adalah jantung dari kabupaten-kabupaten di Tanah Air.

“Dalam Rakernas ini, para bupati juga akan menyamakan persepsi untuk memperkuat mainstream paradigma pembangunan SDM yang telah menjadi garis kebijakan Presiden Jokowi, termasuk soal desa karena prioritas dana desa sudah bergeser dari infrastruktur ke pemberdayaan ekonomi warga. Artinya di situ ada kebutuhan untuk peningkatan kapasitas SDM desa,” papar Anas. (Gaoza)