merdekanews.co
Kamis, 25 April 2019 - 15:09 WIB

Mendagri Resmikan Pasar Pelayanan Publik Kecamatan Genteng, Banyuwangi

Gaoza - merdekanews.co

Banyuwangi, MERDEKANEWS -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan Pasar Pelayanan Publik Kecamatan Genteng, di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/04/2019).

Dalam sambutannya Mendagri mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas peresmian pasar dan berharap inovasi tersebut dapat mempermudah, mempercepat, dan memberikan manfaat untuk pelayanan masyarakat

"Selamat, kami mengapresiasi. Inovasi sekecil apapun biar memudahkan pelayanan kepada masyarakat. masyarakat kan pengennya cepat, mudah, murah, jangan ada pungli, jangan dipersulit, apalagi menyangkut investasi," kata Tjahjo.

Dikatakan Tjahjo, pasar pelayanan publik merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.

"Bahwa Pemerintahan Pak Jokowi ini ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi mulai dari bupati, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa didorong untuk melakukan inovasi agar mampu memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat," ungkap Tjahjo.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang turut serta mendampingi dalam kegiatan tersebut mengatakan untuk tahap awal, pasar pelayanan publik l memberikan 89 layanan, diharapkan kevdepan akan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

"Untuk tahap awal, ada 89 layanan di pasar pelayanan publik ini. Harapannya ke depan terus dikembangkan," kata Azwar.

Azwar juga berterima kasih atas kesediaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang telah menyempatkan hadir dan membuka pasar secara resmi.

"Terima kasih pak Menteri sudah jauh-jauh berkenan hadir dan meresmikan. Ini wujud kepedulian Pak Menteri terhadap pemaksimalan pelayanan untuk masyarakat," pungkasnya. (Gaoza)






  • Slepet Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.


  • Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.


  • Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta