Farhat Abbas Optimis Lolos Ke Senayan

Bekasi, MERDEKANEWS -Meski nomor dua, caleg DPR RI Farhat Abbas yakin bisa mengungguli rekan separtainya di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanif Dakhiri (HD), yang juga menjabat Menteri Ketenagakerjaan di Dapil Jawa Barat VI, yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok. 

Berdasarkan survei indikator politik Indonesia, Farhat Abbas paling dikenal oleh warga Kota Bekasi dan Kota Depok dibanding caleg DPR RI lainnya. Di dapil ini setidaknya ada dua orang menteri dari kabinet kerja, dua orang artis dan para petahana anggota DPR yang maju lagi di dapil yang sama.
 
Dalam survei itu, Farhat dikenal warga mencapai 73,4 persen. Sedangkan rekan separtainya, yang juga caleg nomor satu, HD hanya 31 persen.  

“Alhamdulilah, masyarakat Bekasi dan Depok, banyak yang kenal saya dibandingkan caleg yang lain. Insya allah dengan modal ini, saya bisa menang di Jabar VI,” kata Farhat saat bertemu para sahabat Farhat Abbas menuju DPR RI yang tergabung dalam pemuda, tokoh, Ormas, kaum milenial Kota Bekasi di Caffe Kalibrasi.  

Pengacara kondang yang kerap menangani kasus selebritis ini datang dengan mengendarai fortuner warna hitam. Di sana, Farhat meminta doa restu dan dukungannya kepada puluhan sahabat Farhat untuk maju menjadi anggota DPR RI. 

"Meski ada dua calon dari PKB, saya optimistis bisa mengungguli  Mas Hanif Dakhiri. Kita tetap berjuang bersama masyarakat dan mengawal Pileg yang jurdil," ujarnya. 

Mantan suami Nia Daniati itu juga menyakini, bahwa PKB akan lolos ke parlemen di pemilu serentak ini. Berdasarkan survei, dari 16 partai elektabilitas PKB masuk urutan ke 4 setelah Golkar yang lolos ke parlemen, yaitu 8,8 persen.   

"Melihat kemajuan PKB ini, dan dikenalnya saya di Jabar VI, mudah-mudahan bisa lolos ke senayan," kata dia. 

Untuk program kerja sendiri, Farhat mengatakan, dirinya ingin memperjuangan kesejahteraan upah para guru swasta dan honerer yang selama ini masih rendah. Termasuk memperkuat perlindungan para TKI sampai tingkat Kejaksaan hingga kepolisian.

"Saya akan mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk derektorat jenderal khusus menangani standar upah guru swasta. Dan juga meminta Kejaksaan dan Kepolisian untuk terlibat melindungi TKI," paparnya.     

  (MUH)