merdekanews.co
Rabu, 27 Maret 2019 - 11:20 WIB

Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu 2019

Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional

Gaoza - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggelar Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Acara digelar dengan tema “Pilihan Boleh Beda, Persatuan, Kesatuan Bangsa Harus Kita Jaga” di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jakarta, Rabu (27/03/2019).

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sudarmo  mengatakan, Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan. Sehingga dengan demikian, Pemerintah yang dihasilkan dari proses Pemilu diharapkan merupakan pemerintah yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu ini harus dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjamin asas tersebut, maka perlu adanya satu sinergisitas di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam Pemilu.

“Pesta demokrasi yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilakukan serentak untuk lima jenis pemilihan dalam waktu bersamaan. Hal ini akan menjadi warisan bangsa dan sorotan dunia internasional, apakah bangsa Indonesia akan mampu menyelenggarakan konsolidasi untuk memilih pemimpin,” terang Sudarmo.

Sukses pelaksanaan Pemilu 2019 akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawan Pemilu. Oleh karena itu, melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, diharapkan terwujudnya sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan Pemilu, dalam upaya menciptakan Pemilu demokratis dan damai. 

“Suksesnya pesta demokrasi ini tergantung semua pihak utamanya penyelenggara Pemilu, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan dalam mengantisipasi kerawanan Pemilu. Sinergitas yang kuat dan berkesinambungan untuk ciptakan Pemilu yang demokratis, aman, integritas dan bermartabat,” kata Sudarmo.

Rakornas digelar dengan maksud adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta situasi kondusif dan kondisi damai menjelang Pemilu serentak 2019. Tujuannya, yaitu sebagai upaya untuk mengoptimalkan kewaspadaan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019 (Pileg dan Pilpres). Rakornas tersebut diikuti oleh 2500 orang peserta Regional Tengah dari unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kaban/Kakan Kesbangpol Provinsi Kabupaten/Kota, serta unsur penyelenggara Pemilu. (Gaoza)






  • Slepet Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.


  • Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.


  • Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta