
Jakarta, MERDEKANEWS – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Hari Nur Cahya Murni menyebut Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan program prioritas. Hal itu dikatakan dalam Rapat Konsultasi PKK Tahun 2019 di Hotel Kartika Chandra, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (26/03/2019).
“Menjadi sangat mendasar keberadaan gerakan PKK sebagai mitra pemerintah turut berperan aktif dalam pencapaian pelaksanaan program prioritas pemerintahan. Melalui sinergi program kegiatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah hingga sinkronisasi kegiatan yang menjadi bahasan dalam kegiatan ini, terutama terkait dengan penurunan angka stunting,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, faktor-faktor penyebab anak stunting sangatlah multidimensi sehingga urgensi penanganannya melibatkan lintas Kementerian/Lembaga serta Non Kementerian termasuk PKK di dalamnya.
Tak hanya itu, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat terbesar dari pembangunan yang telah diselenggarakan. Capaian tersebut erat kaitannya dengan kerjasama semua pihak tak terkecuali gerakan PKK.
“Keberhasilan pembangunan tersebut tidak serta merta terwujud tanpa dukungan segenap bangsa untuk bekerjasama memperkuat persatuan dan kesatuan yang utuh termasuk PKK. Pelaksanaan pembangunan yang saat ini menjadi fokus keberhasilan di segala bidang telah dilakukan dalam tahap nyata dan bukan hanya sekedar retorika semata,” pungkasnya. (Gaoza)
-
Kemendagri Dukung Program Kegiatan Lima Lokasi Destinasi Super Prioritas Kemendagri Dukung Program Kegiatan Lima Lokasi Destinasi Super Prioritas
-
Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.
-
RPJPD Sumut 2025-2045 Angkat Tema Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan FKP RKPD Provinsi tahun 2025, Kamis (11/1/2024).
-
Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.
-
Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta