
Jakarta, MERDEKANEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyaksikan langsung Deklarasi Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 serta Parpol peserta Pemilu 2019 untuk melakukan kampanye bermartabat. Hal itu dilakukan dalam Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu di Halaman Parkir Bawaslu RI, Jakarta, Sabtu (23/03/2019).
“Saya yakin ini komitmen bersama untuk membangun sistem Pemilu yang demokratis, adil dan jujur yang taat pada aturan-aturan yang ada. Kita mendukung Bawaslu yang punya tugas paling utama menjaga keadilan dalam rangka Pemilu Serentak khususnya ASN, TNI, Polri sudah bertekad untuk netral,” kata Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama, kesepakatan untuk bersama menyelenggarakan kampanye dengan lebih beretika dan berintegritas juga dilakukan semua pihak. Tjahjo menyebut, semu pihak telah bersepakat untuk bersama melawan racun demokrasi yang menodai proses konsolidasi demokrasi.
“Kami berkomitmen untuk melarang yang namanya racun demokrasi, termasuk virus-virus demokrasi, yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang bersifat SARA, apalagi fitnah. Itu racun dan virus demokrasi yang saya kira kita semua sepakat untuk lawan dan dihindari,” terang Tjahjo.
Berkenaan dengan hal itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan menyatakan, Pemilu 2019 akan terlaksana dengan sukses dan bermartabat jika didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan masayarakat. Menurutnya, masyarakat juga memiliki peranan penting untuk mendorong Pemilu yang beretika.
“Pemahaman masyarakat dalam berpolitik merupakan harapan kita bersama dan merupakan investasi dalam kehidupan saat ini. Perhelatan Pemilu 2019 yang bermartabat dan damai akan bisa terwujud manakala seluruh peserta Pemilu kita seleksi dengan cara mekanisme yang bermartabat termasuk dukungan stakeholder. Masyarakat merupakan subjek utama yang memainkan peranan penting untuk menjaga keseimbangan agar demokrasi berjalan dengan baik, suara rakyat adalah suara Tuhan, masyarakat harus benar-benar mendorong agar kampanye dinamis, beretika, beradab, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jauh dari politik yang berbasis pada isu sara,” pungkas Abhan. (Gaoza)
-
Kemendagri Dukung Program Kegiatan Lima Lokasi Destinasi Super Prioritas Kemendagri Dukung Program Kegiatan Lima Lokasi Destinasi Super Prioritas
-
Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.
-
RPJPD Sumut 2025-2045 Angkat Tema Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan FKP RKPD Provinsi tahun 2025, Kamis (11/1/2024).
-
Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.
-
Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta